Audiensi Bersama Jaringan Perlindungan ESKA di Polres Metro Jakarta Utara

Berita, Publikasi MediaKomentar

Polres Metro Jakarta Utara

Jakarta, 24 Oktober 2016 – Ibu Krismatuti sebagai Kepala unit PPA Polres Metro Jakarta Utara melanjutkan pembahasan mengenai isu-isu Eska yang juga menjadi ruang lingkup PPA Polres Metro Jakarta Utara saat ini. Dalam pemaparannya, Bu Kris juga menjelaskan mengenai kasus Eska tersebut juga menjadi suatu perhatian yang sangat serius bagi pihak Kepolisian Republik Indonesia saat ini, dimana pada saat ini POLRI telah melakukan suatu tindakan serius untuk menangani kasus tersebut dengan cara memfasilitasi para polwan untuk berada di setiap Polsek-Polsek.

Selain itu polisi dan khususnya Kanit PPA Polres Jakarta Utara saat ini sangat membuka diri kepada masyarakat untuk melaporkan setiap kasus yang berhubungan tentang Eska di wilayah Jakarta Utara maupun wilayah-wilayah lainnya.

Diskusi tersebut berlanjut dengan sesi sharing dari beberapa lembaga yang pernah menangani kasus Eska namun tidak mendapatkan respon positif dari beberapa polsek di wilayah Jakarta Utara. Selain itu kita juga menjelaskan mengenai maksud kedatangan kita dalam acara audiensi ini. Masih banyak nya masyarakat yang menjadi korban Eska namun takut untuk melaporkan ke polisi.

Menurut Ibu Krismatuti, beberapa pihak kepolisian masih banyak yang tidak kompeten dalam melayani masyarakat. Dan Bu Kris menambahkan, salah satu kendala dalam menangani kasus Eska ialah biaya visum bagi korban. Menurut Bu Krismatuti,biaya yang akan dikeluarkan untuk sekali visum sangat mahal, dimana setiap korban harus mengeluarka dana sebesar 1-2 juta rupiah. Sedangkan kebanyakan korban dari kasus Eska berasal dari keluarga yang kurang mampu. Terkadang pihak kepolisian dan Ibu Krismatuti nya sendiri harus mengeluarkan dana dari kantongnya sendiri untuk membantu korban.

Dari diskusi yang telah dilakukan, dapat ditarik dua kesimpulan dimana yang pertama adalah pihak Polres dan korban menemukan hambatan, dimana visum Jakarta harus mengeluarkan dana sendiri. Dan tindakan yang akan dilakukan oleh Tim Jaringan Eska selanjutnya adalah diperlukannya audiensi dengan Kemenkes dan dinas kesehatan propinsi untuk Advokasi budgeting visum gratis. Yang kedua ialah perlu mensinergikan program – program pemerintah daerah seperti dinas kesehatan, dinas sosial, dll dengan aparat penegak hukum.

Penulis :

Yonathan Garcia ( Mahasiswa Internship Universitas Bina Nusantara Divisi Pelayanan Hukum)

Editor :

Rio Hendra ( Staff Pelayanan Hukum )

ECPAT IndonesiaAudiensi Bersama Jaringan Perlindungan ESKA di Polres Metro Jakarta Utara

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *