Lokakarya Peningkatan Pemahaman ACTIP dan APA di Indonesia

BeritaKomentar

IMG_3008

Pada hari Rabu, 6 September 2017, ECPAT Indonesia turut hadir dalam kegiatan Lokakarya Peningkatan Pemahaman ACTIP (The ASEAN Convention on Trafficking in Persons especially Women and Children) dan APA (ASEAN Plan of Action against Trafficking in Persons, especially Women and Children) di Indonesia. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama antara IOM dan ASEAN-US Partnership for Good Governance, Equitable and Sustainable Development and Security (PROGRESS). Di Indonesia kegiatan ini juga diselenggarakan bersama IOM Indonesia dan Kementerian Luar negeri, Direktorat Jenderal untuk Kerja Sama ASEAN.

Kegiatan ini dilatarbelakangi penandatanganan ACTIP dan APA oleh para pemimpin ASEAN pada ASEAN Summit ke 27 di tahun 2015. Hingga saat ini, sudah enam negara anggota ASEAN yang meratifikasi. Sayangnya, Indonesia belum termasuk salah satu negara yang sudah meratifikasi konvensi ini. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman ACTIP dan APA di antara seluruh pemangku kepentingan nasional, termasuk perwakilan nasional yang relevan dalam badan sektoral ASEAN; membantu Indonesia dalam mengidentifikasi prioritas dan tantangan nasional dalam kaitannya dengan kedua instrumen tersebut; dan mendukung pencapaian kedua instrumen dan juga komitmen untuk implementasi lebih awal dan efektif dalam ketentuan utamanya berdasarkan APA.

Kegiatan ini diisi oleh pemberian materi dari berbagai pihak, meliputi pengenalan tentang ACTIP dan APA serta tugas pokok dan prioritas nasional dalam pengimplementasian ACTIP dan APA terkait dengan kriminalisasi, perlindungan repratiasi dan pemulangan korban TPPO, pencegahan, kerjasama internasional. Kegiatan ini juga melkaukan diskusi kelompok untuk membahas tentang tangangan utama, teknis dan kemitraan serta langkah-langkah yang dapat diwujudkan selanjutnya. ECPAT Indonesia berharap, setelah kegiatan ini, Pemerintah Indonesia segera melakukan ratifikasi terhadap ASEAN Convention on Trafficking in Persons especially Women and Children. Hal ini mengingat sudah sejalannya ACTIP dengan regulasi peraturan perundang-undangan yang ada terkait TPPO dan sejalan juga dengan protokol opsional tentang perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak yang sudah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui UU No.10 tahun 2012. Sehingga, kehadiran ACTIP dapat memperkuat kerangka hukum di Indonesia dalam melakukan penghapusan perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, di Indonesia sesegera mungkin.

Penulis :

Deden Ramadani

(Koordinator Riset ECPAT Indonesia)

ECPAT IndonesiaLokakarya Peningkatan Pemahaman ACTIP dan APA di Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *