Membangun Penerapan Prinsip-Prinsip Bisnis Berbasis Hak Anak (CRBP) di Usaha Wisata

BeritaKomentar

Usaha wisata merupakan salah satu usaha yang sedang berkembang di Indonesia. Hasil perolehan devisa dari sektor ini di tahun 2015 tercatat sebesar US$ 12,225 miliar, di tahun 2016 meningkat sebesar US$ 13,568 miliar, di tahun 2018 menyumbang US$ 20 miliar atau naik sekitar 20% dari tahun 2017 yang sekitar US$ 16,8 miliar[1]. Meskipun usaha wisata berkontribusi besar dalam perekonomian, penting untuk memperhatikan dan mengantisipasi berbagai dampak yang dapat terjadi akibat dari pembangunan wisata, yang salah satunya adalah kerentanan anak menjadi korban dari eksploitasi seksual anak. Berdasarkan hasil assessment yang dilakukan oleh ECPAT Indonesia bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) tahun 2016-2017 di tujuh wilayah, ditemukan adanya praktek kekerasan dan eksploitasi seksual anak yang dilakukan oleh sejumlah wisatawan dalam bentuk pelacuran anak, pornografi anak, perkawinan anak dan perdagangan seks anak.

Melihat fakta tersebut, ECPAT Indonesia melakukan inisiatif untuk mendorong penerapan Child Rights Business Principals (CRBP) atau yang dikenal sebagai prinsip-prinsip bisnis berbasis hak anak di usaha wisata melalui kegiatan konsultasi yang bertajuk ‘Membangun Penerapan Prinsip-Prinsip Bisnis Berbasis Hak Anak (CRBP) di Usaha Wisata’. Kegiatan ini dihadiri oleh peserta dari NGO, media, serta pihak swasta dengan narasumber dari berbagai latar belakang, seperti Save the Children, Kementrian Pariwisata, ACCOR Hotel Group, serta EQUATIONS sebagai salah satu anggota ECPAT Internasional. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyatukan perspektif usaha wisata dalam menerapkan prinsip bisnis berbasis hak anak serta memberi masukan kepada usaha wisata dalam mengintegrasikan prinsip bisnis berbasis hak anak.

Prinsip-prinsip bisnis berbasis hak anak adalah sebuah panduan untuk memperkuat pihak bisnis dalam memiliki perspektif hak anak, khususnya dalam menjalankan praktik-praktik bisnisnya. Prinsip yang diinisiasi oleh UNICEF, Save the Children dan UN Global Compact ini mengembangkan 10 prinsip dengan melihat anak dari tiga posisi : 1) anak dilingkungan kerja tempat kerja, 2) anak sebagai konsumen (market) dan 3) anak di komunitas. Prinsip ini dibangun dengan latar belakang bahwa masih banyaknya praktik-praktik bisnis yang tidak memikirkan dampak atas bisnis yang dilakukan terhadap anak, karena kurangnya perspektif hak anak.

Usaha wisata saat ini menjadi salah satu usaha yang populer, khususnya di Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Dra Oneng Setya Harini, hal ini terjadi sebab pemerintah Jokowi mulai memperhatikan pariwisata sebagai salah satu keunggulan negara. Bahkan, saat ini Indonesia mencapai peringkat Sembilan (9) sebagai negara dengan perkembangan pariwisata tercepat dalam skala global dan tak menutup kemungkinan dapat terjadinya kenaikan peringkat seiring dengan meningkatnya jumlah target pariwisata di tahun 2019, yakni sebesar 27 juta pengunjung. Untuk mempersiapkan perkembangan pariwisata di masa mendatang, Kementrian Pariwisata sudah menyiapkan standar usaha pariwisata yang mengatur beberapa kriteria dalam usaha pariwisata. Disamping itu, Kementrian Pariwisata juga sudah memiliki pedoman khusus dalam pencegahan eksploitasi seksual anak.

Sedangkan untuk perusahaan sendiri, ACCOR, sebagai salah satu pihak swasta yang sudah menandatangani The Code sudah memiliki sistem teratur dalam mengupayakan pencegahan terjadinya eksploitasi seksual anak. The Code merupakan sebuah inisiatif dengan misi untuk meningkatkan kesadaran melalui pengaplikasian sistem khusus (tools) dan berbagai dukungan yang ditujukan untuk industri wisata dalam mencegah terjadinya eksploitasi seksual anak. Beberapa bentuk komitmen terlihat dari beberapa program yang sudah dilaksanakan oleh ACCOR hotel, salah satunya adalah Watch (We are together for children). Watch merupakan program pelatihan para pekerja ACCOR hotel untuk melihat gerak gerik tamu dewasa yang membawa tamu anak yang terlihat cukup mencurigakan.

Meskipun ACCOR hotel menjadi salah satu usaha wisata yang sudah memiliki perspektif hak anak yang baik dan bahwa memiliki program khusus untuk mencegah terjadinya eksploitasi seksual anak, masih banyak usaha wisata lainnya yang perlu diadvokasi secara lebih masif lagi untuk menerapkan perspektif hak-hak anak pada praktiknya. Seperti kesimpulan dari baseline study yang dilakukan oleh Save The Children dan Bina Nusantara, yaitu :

  1. Bahwa bisnis sudah sebagian mengimplementasikan hak anak, tetapi belum semuanya;
  2. Perusahaan nasional memiliki kemampuan dan pengetahuan terbatas mengenai hak anak;
  3. Regulasi masih belum jelas.

Ditambah lagi, praktik eksploitasi seksual anak merupakan praktik yang terselubung yang mana untuk situasi sekarang tidak hanya terjadi di hotel besar saja, tetapi dapat terjadi di hotel dengan bintang yang rendah dan bahkan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, Joyatri Ray dari EQUATIONS menambahkan pentingnya melakukan advokasi ke sektor usaha yanag tidak terorganisir yang mencakup aktor-aktor yang terlibat dalam sektor usaha menengah kebawah, seperti misalnya agensi perjalanan, jasa rental mobil, wisma hingga guest houses, toko kelontong, pedagang kaki lima, dsb. Advokasi dapat dilakukan secara bertahap yang dapat dimulai dengan penanaman pentingnya mengimplementasikan hak-hak anak dan juga memperkenalkan child protection policy hingga pemberian rewards bagi sektor usaha yang berkomitmen dalam memperjuangkan hak-hak anak.

Penulis : Safira Ryanatami

Sumber :

[1] Pariwisata Jadi Andalan Penyumbang Devisa US$ 20 Miliar, https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3844660/pariwisata-jadi-andalan-penyumbang-devisa-us-20-miliar

ECPAT IndonesiaMembangun Penerapan Prinsip-Prinsip Bisnis Berbasis Hak Anak (CRBP) di Usaha Wisata

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *