Meningkatkan Kapasitas Lembaga dalam Manajemen Kasus melalui Kegiatan Joint Capacity Development

BeritaKomentar

25 September 2018 – Selama satu hari penuh aliansi Down to Zero Indonesia terlibat dalam peningkatan kapasitas dengan mengunjungi beberapa lembaga di kota Medan melalui kegiatan Joint Capacity Development. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lembaga-lembaga yang tergabung dalam aliansi Down to Zero dalam hal manajemen kasus khususnya untuk manajemen keuangan, tata kelola, serta monitoring. Dengan latar belakang tersebut, kami memilih PKPA (Pusat Kajian Perlindungan Anak) sebagai lembaga yang sudah memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun dan memiliki reputasi yang baik dalam hal melakukan penanganan kasus. Selain itu, kami juga melakukan kunjungan ke UPT P2TP2A, Polda Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta rumah aman untuk belajar lebih jauh tentang praktek-praktek baik yang dimiliki oleh masing-masing lembaga.

Aliansi Down to Zero merupakan koalisi global lima lembaga berbasis hak anak yang didukung oleh Kementrian Luar Negeri Belanda untuk melakukan upaya penghapusan kekerasan seksual. Di Indonesia, aliansi Down to Zero diwakili oleh Terre des Hommes, ECPAT Indonesia dan Plan International Indonesia. Dalam kegiatan Joint Capacity Development, terdapat 22 peserta yang hadir yang terdiri dari 3 lembaga dan 8 mitra lembaga, yakni Terre des Hommes dengan mitra SCCC dan YEP, Plan International Indonesia dengan mitra Bandungwangi dan Gagas Lombok beserta UPT P2TP2A dari Jakarta dan Lombok, LPAD dan perwakilan RPTRA, dan juga ECPAT Indonesia.

Melalui PKPA, kami belajar bahwa membangun dan memperkuat jaringan antar lembaga dan mitra penting. Sebagai organisasi yang tidak hanya menetap di Medan, tetapi juga Aceh dan Nias, PKPA sangat fokus dalam melakukan penanganan kasus dan pendampingan hukum yang salah satunya adalah membantu penanganan hukum terhadap salah satu kasus eksploitasi seksual di Malaysia. Kasus-kasus yang ditangani PKPA biasanya mendapatkan rujukan dari polda, wartawan maupun masyarakat. Selain itu, PKPA juga melakukan kerjasama dengan universitas untuk melakukan sinergi dalam hal kajian dan penelitian. Sejak rumah aman UPT P2TP2A aktif, selama dua tahun terakhir ini rumah aman yang dimiliki PKPA dihentikan dan dialihkan ke UPT P2TP2A.

Sedangkan, UPT P2TP2A sebagai sebuah lembaga pemerintah yang fokus dalam menangani pengaduan masyarakat, juga aktif melakukan kerja berjejaring melalui PUSPA untuk menghimpun koordinasi dengan media, pihak swasta serta masyarakat, dengan total 38 mitra yang terlibat. Selain itu, UPT P2TP2A juga memiliki SIMFONI dan SIGA sebagai lembaga yang menindaklanjuti data. Tidak hanya menampung pengaduan dari masyarakat, UPT P2TP2A juga melakukan penjangkauan korban, konseling yang bekerjasama dengan HIMPSI Medan, rehabilitasi serta menampung korban sementara di rumah aman. Terkait dengan mekanisme pengaduan sendiri, sejauh ini UPT P2TP2A masih menggunakan nomor pribadi dengan informasi dari jejaring maupun pelaporan, tetapi saat ini sedang melakukan pengembangan hotline melalui website pinkran.com.

Rumah aman P2TP2A sendiri baru berjalan selama dua tahun terakhir, sehingga belum banyak aktivitas spesifik yang dilakukan. Biasanya, korban yang ditampung sementara berdasarkan hasil rujukan polisi. Sampai saat ini terdapat 81 korban yang sudah ditampung dengan rincian 71 korban pada tahun 2017 dan 11 korban hingga September 2018. UPT P2TP2A Medan merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki dana yang cukup besar, sehingga mampu untuk melakukan pembiayaan visum untuk korban dan bahkan proses pemulangan (reintegrasi).

Penulis : Safira Ryanatami

ECPAT IndonesiaMeningkatkan Kapasitas Lembaga dalam Manajemen Kasus melalui Kegiatan Joint Capacity Development

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *