Rapat Koordinasi Pembahasan “Panduan Wisata Pedesaan Ramah Anak”

BeritaKomentar

Pada hari selasa, 6 November 2018 di Gedung Film Kementerian Pariwisata, ECPAT Indonesia melakukan rapat pembahasan hasil revisi Panduan Wisata Pedesaan Ramah. Kegiatan ini dihadiri oleh Tim Kecil Penyusun dari Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Dalam pembahasan, ECPAT Indonesia mempresentasikan hasil revisi berdasarkan masukan workshop “Penyusunan Panduan Desa Wisata Ramah Anak” di Mercure pada 22 Oktober 2018, diantaranya (1) Judul panduan dirubah dari “Panduan Desa Wisata Ramah Anak” menjadi “Panduan Wisata Pedesaan Ramah Anak”, dengan perubahan judul menjadi “Wisata Pedesaan” untuk mengakomodir dua sasaran, yaitu Desa Wisata dan Kelurahan yang memiliki wisata pedesaan. (2) Indikator “Panduan Wisata Pedesaan Ramah Anak” akan mengacu pada “Indikator Desa Wisata” dari Kementerian Pariwisata, yang akan disinergikan dengan indikator “Kota Layak Anak”, (3) Penghargaan atas pembentukan dan implementasi Wisata Pedesaan Ramah Anak mengacu pada penghargaan Kementerian Pariwisata, (4) Implementasi dari Pembentukan Wisata Pedesaan Ramah Anak akan berada dibawah garis koordinasi Kementerian Pariwisata.

Adapun hasil perubahan yang dimasukkan dalam draft terbaru Panduan Wisata Pedesaan Ramah Anak, antara lain:

1. Judul Panduan dirubah dari “Panduan Desa Wisata Ramah Anak” menjadi “Panduan Wisata Pedesaan Ramah Anak”

2. Pengertian “Wisata Pedesaan Ramah Anak” yaitu suatu kegiatan pariwisata di Desa atau Kelurahan yang menawarkan daya tarik keaslian pedesaan, baik dari kehidupan sosial, kegiatan perekonomian, alam, ekonomi, adat istiadat, arsitektur, struktur tata ruang, yang menarik, aman, bersih, sehat, peduli, yang menjamin terpenuhi dan dihargainya hak anak yang meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan dasar, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan perlindungan khusus dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan perlakuan salah lainnya, dengan prinsip partisipasi, memberikan akses dan melibatkan anak dalam perencanaan kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan. Pengertian ini mengacu pada beberapa sumber yang menggunakan terminologi “Ramah Anak”, diantaranya terminologi UNICEF dari buku yang berjudul “A world fit for Children”, Indikator Kota Layak Anak dan Sekolah Ramah Anak.

3. Dasar hukum atau kebijakan yang digunakan sebelumnya hanya mengacu pada dasar hukum internasional dan nasional seperti Undang-undang, Keputusan dan Peraturan Presiden, Keputusan dan Peraturan Menteri, dalam draft terbaru ditambahkan satu landasan hukum lokal, yaitu Peraturan Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota dan juga Keputusan dan Peraturan Gubernur, Bupati/Walikota.

4. Sasaran panduan semula hanya pada desa, kemudian ditambahkan menjadi 4 subyek, yaitu; Desa, Kelurahan, Pemerintah kabupaten/kota, dan Stakeholder Pariwisata.

5. Indikator “Panduan Wisata Pedesaan Ramah Anak” akan mengacu pada “Indikator Desa Wisata” dari Kementerian Pariwisata, yang akan disinergiskan dengan indikator “Kota Layak Anak”. Dalam penyusunan ini dirinci siapa saja yang termasuk dalam stakeholder pariwisata, diantaranya Homestay, Rumah Makan, Atraksi Wisata Buatan, Tour and Travel, Penyewaan Transportasi Lokal, Even Organiser Lokal, Sovenir Shop, Money Changer, Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS).

6. Penghargaan atas pembentukan dan implementasi Wisata Pedesaan Ramah Anak mengacu pada penghargaan Kementerian Pariwisata, yaitu; (1) Kategori A. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Ramah Anak, (2) Kategori B. Pemanfaatan Ekonomi Untuk Masyarakat Lokal Ramah Anak; (3) Kategori C. Pelestarian Budaya Bagi Masyarakat Dan Pengunjung Ramah Anak, (4) Kategori D. Pelestarian Lingkungan Ramah Anak.

Penulis : Umi Farida

ECPAT IndonesiaRapat Koordinasi Pembahasan “Panduan Wisata Pedesaan Ramah Anak”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *