Seminar & Diskusi Publik “ Reformasi Sistem Penahanan dan Pemasyarakatan dengan Perspektif Perlindungan Hak Asai Manusia”

Berita, Publikasi MediaKomentar

ylbhi

9 Desember 2016, Grand Cemara Hotel – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sebagai salah satu lembaga yang bergerak dalam isu advokasi kebijakan hukum di Indonesia, dalam hal ini khusus mengenai integrated criminal justice system dan judiciary system reform. Salah satu realitas yang dihadapi pada 2 isu tersebut yakni masalah overcrowding di Rumah Tahanan (Rutan) maupun di Lembaga Pemasyarakatan (LP). Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), mencatat per 2011 ada 136.145 penghuni, lalu per 2012 menjadi 150.592, kemudian di 2013 mencapai 160.061. Sementara kapasitas yang tersedia di 463 Lapas/Rutan se-Indonesia hanya mampu menampung 109.231. Artinya 167.163 orang harus berdesakan di ruang hunian yang kapasitasnya 109.231.

Advokasi mengenai perubahan kondisi rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (LP) di Indonesia merupakan kerja yang tidak populer. Bahkan seringkali mendapat pertanyaan yang kurang positif dari masyarakat awam, yakni “buat apa membela para penjahat?” Hal tersebut perlu disadari bahwa pengetahuan di tingkat masyarakat belum cukup baik terkait bahwa pada diri tersangka ataupun terpidana tetap melekat hak-haknya sebagai manusia dan warga negara. Problem rutan, jika berdasarkan kajian-kajian yang dilakukan Center for Detention Studies (CDS), kondisi rutan maupun LP di Indonesia masih sangat buruk. Baik dari segi kualitasnya yang menyangkut sarana dan prasarana yang kurang manusiawi. Bahkan dari segi kuantitas juga sangat kurang, sehingga memunculkan problem kelebihan penghuni dari kapasitas yang tersedia.

Dengan semakin meningkatnya jumlah para narapidana yang ada di Lapas, tentunya juga akan berdampak pada persoalan anak, terutama anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan diputus untuk menjalani vonis penjara tentunya akan terkena juga dampak dari overcrowding atau lebihnya kapasitas penjara ini. Banyaknya keterbatasan dari dampak overcrowding membuat para tahanan atau narapidana kurang terpenuhi hak-haknya, salah satu contohnya, biaya makan para tahanan perorang/perhari hanya sebesar Rp.10.200.

Dengan melihat realita tersebut di atas, YLBHI sebagai lembaga yang memperjuangkan hak asasi manusia, mempertanyakan apakah isu overcrowding ini harus bisa diatasi dengan menambah jumlah Lapas dan Rutan? Ataukah hal lain yang lebih relevan yakni kaitannya dengan overcriminalization, sehingga harus ada dekriminalisasi (misalnya terhadap pengguna narkoba yang jumlahnya mencapai 60% dari penghuni Lapas/Rutan). Ataukah di mana konsep Alternative Dispute Resolution (ADR) sedemikian kuat relevansinya untuk diterapkan demi mengurangi overcrowding.

Penulis :

Rio Hendra

( Staff Pelayanan Hukum )

ECPAT IndonesiaSeminar & Diskusi Publik “ Reformasi Sistem Penahanan dan Pemasyarakatan dengan Perspektif Perlindungan Hak Asai Manusia”

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *