Talkshow Radio mengenai “ Perkawinan Anak Marak, Negara Belum Hadir!”

BeritaKomentar

IMG-20170721-WA0006

Jakarta, 22 Juli 2017 – Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli, Koalisi 18+ yang merupakan sebuah jaringan yang menyuarakan pencegahan perkawinan anak melakukan Talkshow di Radio Kabar Berita Radio (KBR) untuk mensosialisasikan pencegahan perkawinan anak yang masih marak terjadi di Indonesia. Talkshow ini mengundang beberapa narasumber untuk memaparkan situasi perkawinan anak di Indonesia dan langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh Koalisi 18 +, narasumber terdiri dari Lia Anggiasih dari perwakilan Koalisi Perempuan Indonesia, Ajeng Gandini Kamilah perwakilan dari Koalisi 18+ dan Rio Hendra perwakilan ECPAT Indonesia sekaligus kuasa hukum proses uji materi Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan.

Tema pada acara talkshow ini adalah “Perkawinan Anak Marak, Negara Belum Hadir!” Bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional pada tanggal 23 Juli, maka perlunya kesadaran bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa. Oleh karenanya, setiap anak harus memperoleh bekal kecerdasan, ketrampilan, kesehatan, semangat kebangsaan agar tumbuh menjadi penerus bangsa. Beberapa peraturan masih ada yang diskrimatif terhadap anak, khususnya anak perempuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Presiden Tentang Jaminan Kesehatan.

Pasal 7 UU No 1 Taun 1974 mengatur batas usia perkawinan bagi laki-laki sudah mencapai 19 (sembilan belas tahun) dan bagi perempuan sudah mencapai 16 (enam belas tahun). Sedangkan perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai batas usia minimal, harus melalui proses dispensasi. Ketentuan ini mengakibatkan tingginya jumlah perempuan melakukan perkawinan atau dipaksa dikawinkan pada usia anak. Profil Anak 2015 (BPS) menunjukkan jumlah anak usia 0-17 tahun laki-laki 42.409.000 (33,5) dan perempuan 40.439.000 (32,2) dari seluruh total penduduk . Dari jumlah tersebut, anak perempuan usia 10 -17 tahun yang telah berstatus kawin dan pernah kawin menunjukkan : usia 15 tahun 35,88%, usia 16 tahun 19,45 dan usia 17 tahun 24,72. Profil Anak 2015 juga menunjukkan jumlah perkawinan anak di pedesaan tiga kali lebih banyak dari perkawinan di perkotaan. Di pedesaan anak perempuan yang mengalami perkawinan anak mencapai 2,24 % dan di perkotaan mencapai 0,9%.

Pada April 2017 lalu, Tiga korban perkawinan anak mengajukan permohonan Uji Materi Pasal 7 UU Perkawinan terhadap UUD45. Permohonan uji materi ini didasarkan oleh buruknya pengalaman korban saat menjelang, selama dan sesudah perkawinan anak mereka alami, serta hilangnya berbagai kesempatan untuk menikmati derajat kesehatan yang baik dan kesempatan memperoleh pendidikan untuk mencapai kualitas hidup yang tinggi. Disamping itu, ketiga korban berharap adanya perubahan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, agar tidak ada lagi anak-anak yang menjadi korban perkawinan, seperti yang mereka alami.

Untuk bisa mewujudkan Indonesia bebas dari perkawinan anak diperlukan komitmen semua pihak untuk dapat menghentikan segala praktek perkawinan anak yang dapat mungkin terjadi.

ECPAT IndonesiaTalkshow Radio mengenai “ Perkawinan Anak Marak, Negara Belum Hadir!”

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *