Uji Coba I Untuk Pedoman Standar Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Menjadi Korban Dan Pelaku Pornografi di DIY Yogyakarta

BeritaKomentar

Uji Coba Pedoman Standar Penyediaan Layanan - Yogyakarta

Yogyakarta, Jumat, 27 Oktober 2017, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak menlaksanakan ujicoba pedoman standar penyediaan layanan untuk pemulihan, rehabilitasi dan reintegrasi anak yang menjadi korban dan pelaku pornografi di hotel Santika Yogyakarta.

Kegiatan ini dihadiri Assisten Deputi Perlindungan Anak dari situasi Darurat dan Pornografi, Ibu Drs Valentina Ginting, MS, dan dibuka oleh ibu Dra. Y. Santi Roestriyani selaku Kepala Subbidang Data dan Informasi Gender dan Anak/ DIGA mewakili Ibu Kepala BPPM Yogyakarta yang berhalangan hadir saat itu.

Dalam sambutannya ibu Valentina mengatakan bahwa saat ini indonesia belum memiliki standar layanan bagi anak yang menjadi korban ataupun pelaku pornografi, sementara itu kebutuhan anak yang menjadi korban ataupun pelaku pornografi tentunya berbeda dengan anak yang mengalami kekerasan. Pedoman standar layanan ini dibuat untuk melanjutkan upaya Pemerintah setelah adanya PP No.40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan ,dan Pemulihan Anak yang menjadi Korban dan Pelaku Pornografi dengan harapannya ke depan seluruh anak anak yang terlibat dalam permasalahan pornografi mendapatkan layanan dan intervensi yang tepat. Yogyakarta merupakan salah satu kota yang telah memiliki peraturan daerah anti pornografi sejak tahun 2016 sehingga diharapkan dari pengalaman pengalaman dalam melayani anak-anak yang berhadapan dengan hukum khususnya pornografi dapat memberi masukkan yang berarti dalam penyempurnaan pedoman ini.

Dalam sambutan tertulisnya Kepala BPPM DIY dr. Arida Utami M,Kes yang dibacakan ibu Dra. Y. Santi Roestriyani menyampaikan bahwa Yogyakarta merasa terhormat karena dipercaya oleh KPPPA untuk menjadi salah satu tempat dalam memberikan input masukkan dalam penyusunan pedoman standart layanan yang sedang disusun ini. Layanan bagi anak yang menjadi korban ataupun pelaku pornografi ini perlu mendapat perhatian dari seluruh unsur baik pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat sehingga diperlukan sinergi bersama dalam memberikan layanan bagi anak korban pornografi. Ibu Arida menyambut baik inisiasi KPPPA dalam menyusun pedoman standar penyediaan layanan ini dan berharap input dan masukkan dari pengalaman di yogyakarta dapat menambah penyempurnaan pedoman ini.

Bapak Suparman selaku PSK Sub-Unit III Reskrim yang hadir sebagai salah satu narasumber memaparkan pengalaman Polresta Yogyakarta saat menangani kasus pornografi anak. Polresta yogyakarta selalu menggunakan SPPP dalam melakukan penanganan kasus pada anak dan menerapkan PP 65 tahun 2012 mengenai diversi. Polresta yogyakarta juga bekerjasama dengan Bapas dalam melakukan pendampingan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam salah satu kasus yang ditangani terkait pornografi akhirnya kasus diselesaikan dengan cara diversi yang diambil melalui keputusan pengadilan. Meskpun masih memiliki pekerjaan rumah karena saat ini masyarakat masih belum memahami diversi dan merasa diversi tidak memenuhi keadilan bagi korban.

Sementara itu Ibu Indriasari Oktaviani sebagai perwakilan KPAI DIY juga mengkritisi pedoman layanan yang dibuat, menurutnya pedoman ini harus bisa mencantumkan pendekatan yang dilakukan berdasarkan kriteria usia, karena setiap perkembangan anak pasti berbeda-beda dalam penanganannya. Dalam permasalahan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum, yang perlu juga diperhatikan adalah proses yang terjadi selama penanganan hukum namun terjadi di luar persidangan, seperti pandangan masyarakat, peran serta tokoh agama dan tokoh masyarakat, fungsi pendampingan pada anak yang perlu ditingkatkan pengetahuannya, pemahamannya dan skilnya.

Hadir sebanyak 35 peserta dalam kegiatan ini yang terdiri dari KPAI Kota Yogyakarta, BPPM DIY, Dinas Sosial DIY, UPT Dinas Sosial, P2TP2A Reksa Dian Utami, Polresta DIY, LPKA, Rifka Annisa, LPA DIY, SAMIN, LP3M, RS Bayangkara, YLBH, RSU DIY, RS rujukan. Dalam pertemuan ini peserta menyampaikan pengalaman masing-masing dalam memberikan bantuan kepada korban ataupun pelaku. Peserta juga menyampaikan bahwa perlu juga melakukan peningkatan kapasitas untuk pendamping di masyarakat, karena hal ini masih dirasakan kurang sekali.

DIY memiliki pengalaman yang baik dalam mendampingi anak-anak yang membutuhkan layanan karena sejak tahun 2003 telah memiliki mekanisme palayanan yang lengkap dan saling berjejaring dengan layanan lainnya dalam memberikan dukungan kepada anak korban-korban kekerasan. Meskipun diakui bahwa untuk layanan anak yang terlibat dalam permasalahan pornografi baik sebagai korban maupun pelaku saat ini masih menggunakan standar layanan yang masih umum, dan khusus untuk pelaku walaupun anak masih mendapatkan stigma dan perbedaan layanan, karena tidak mendapatkan akses jaminan kesehatan dalam upaya pendampingannya. Hal ini akan diusulkan dalam evaluasi perda DIY tentang anti pornografi sehingga nantinya diharapkan anak sebagai korban dan pelaku dapat mendapatkan akses layanan kesehatan yang tidak dibedakan.

Penulis :

Andy Ardian

ECPAT IndonesiaUji Coba I Untuk Pedoman Standar Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Menjadi Korban Dan Pelaku Pornografi di DIY Yogyakarta

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *