Workshop Nasional “Mengidentifikasi Pendekatan-Pendekatan Kebijakan Perlindungan Anak di Organisasi dalam Konteks Indonesia”

BeritaKomentar

National Workshop tentang “Mengidentifikasi Pendekatan-Pendekatan Kebijakan Perlindungan Anak di Organisasi dalam Konteks Indonesia”diadakan di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018. Acara ini adalah hasil kerja sama ECPAT Indonesia dan UNICEF.

Tujuan dari acara ini adalah memetakan situasi terkini kebijakan perlindungan anak di Indonesia, melalui pembahasan mendalam persoalan anak yang terjadi melalui sharing pengalaman dari masing-masing institusi dan organisasi serta melalukan kajian aturan perundang-undangan yang ada secara mendalam.

Acara ini diikuti oleh lebih dari 50 peserta dari berbagai institusi pemerintah, organisasi internasional dan organisasi Indonesia. Lembaga / Institusi, diantaranya; Pemerintah Pusat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), KEMENDIKBUD, KEMENKUMHAM, KEMENSOS, KEMENKO PMK, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), MABES Polri). Pemerintah Daerah dan Kepolisian (Badan PP dan PA Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, P2TP2A Provinsi DKI Jakarta dll). Organisasi Internasional (UNICEF, World Vision Internasional, OXFAM, Terre des Hommes, The Asia Foundation, Rutgers WPF dll). Organisasi Lokal (YKAI Jakarta, Yayasan Bandungwangi, KDM, Yayasan Dinamika News, Yayasan Kusuma Buana, Gugah Nurani Indonesia, Rumah Faye dll)

Kegiatan ini dibuka oleh Anisa Fitri Noviana dari ECPAT Indonesia, Fitri mengantarkan acara dengan menyampaikan tujuan dari diadakannya kegiatan workshop nasional, kemudian dilanjutkan dengan sambutan pertama oleh Bapak Ali Aula Ramli UNICEF, menyampaikan bahwa saat ini ada fakta kasus (1) Fasilitator anak di Kalimantan Timur melakukan eksploitasi seksual terhadap anak, (2) Guru ngaji mencabuli 16 muridnya, maraknya kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku (orang yang memiliki relasi kuasa secara structural, seperti guru dan murid) sehingga memunculkan kebutuhan child safeguarding. Menurutnya, penyebab kasus tersebut adalah adanya relasi kuasa antara korban dengan pelaku, dimana organisasi anak saat ini belum detail menggali sumber masalah eksplotasi seksual dan kekerasan terhadap anak, selain itu kebanyakan konsep perlindungan anak tidak berjalan ditambah lagi dengan belum adanya mekanisme pelaporan yang terintegrasi serta mekanisme monitoring, evaluasi dan pengawasan belum tersistematis. Bapak Ali Aula Ramli menutup kata sambutannya dengan menggarisbawahi pentingnya menginstitusionalkan kebijakan perlindungan anak dalam setiap institusi atau organisasi.

Sambutan kedua dari ECPAT Indonesia oleh Bapak Ahmad Marzuki, beliau menyampaikan tentang perlunya mengembangkan kebijakan perlindungan anak, dimana perlindungan dan pemenuhan hak anak harus menjadi komitmen untuk visi dan misi organisasi, salah satu hal yang bisa dilakukan oleh organisasi adalah dengan membuat Child Safeguarding.

Acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi, yang dimoderatori oleh Bapak Ahmad Sofian koordinator ECPAT Indonesia, dalam diskusi ini menghadirkan 4 narasumber diantaranya Ibu Rini Handayani MM dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang menyampaikan tentang Kebijakan perlindungan anak didalam institusi pemerintahan. Menurutnya berdasarkan hasil survey tahun 2013 Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, anak Indonesia mengalami kekerasan sebesar 6%, dan dari tahun ketahun kekerasan seksual terhadap anak termasuk anak laki-laki sebagai korban mengalami peningkatan, menurutnya kekerasan terhadap anak ini berdampak pada anak dapat menjadi pelaku ketika sudah dewasa. Untuk itu pemerintah tidak tinggal diam, pemerintah berupaya memperberat sanksi hukuman bagi pelaku kekerasan terhadap anak dimana pelaku adalah orang yang bekerja dibidang perlindungan anak dengan hukumannya ditambah 1/3nya. Selain itu saat ini Indonesia telah memiliki 50 peraturan perundangan yang memberikan perlindungan pada hak anak. Namun harus diakui sistem perlindungan anak di Indonesia belum berjalan dengan baik, hal ini karena belum adanya pedoman terkait Child safeguarding di Indonesia, berdasarkan hal itu Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengajak seluruh instansi dan organisasi masyarakat untuk bekerja sama dalam membuat dan mengimplementasikan Child safeguarding ini.

Narasumber kedua adalah Maria Yohanista dari ECPAT Indonesia, yang menyampaikan materi tentang “Mengapa Child Safeguarding diperlukan? Pengertian Child safeguarding di organisasi”.  Ibu Maria memulai presentasinya dengan menyampaikan sejarah dan konsep perlindungan anak di dunia, bagaimana tahapan-tahapan sejarah untuk melegalisasi perlindungan anak di dunia. Bu Maria menjelaskan perbedaan pengertian Child Protection dengan Child Safeguarding, dimana kalau Child Protection berfokus pada perlindungan anak dari kekerasan, kalau child protection policy komponennya kode etik berprilaku, pendidikan dan pelatihan (melatih attitude) staff untuk berprilaku dan menginternalisasi perlindungan anak, kode etik berkomunikasi dengan anak, kode etik petunjuk untuk pengunjung, bagaimana mengenali dan merespon kekerasan terhadap anak (SOP), sedangkan Child Safegarding Policy didalamnya meliputi Child Protection Policy, artinya Child Protection Policy merupakan salah satu bagian dari Child Safegarding Policy. Tujuannya adalah bagaimana melindungi dan memastikan agar anak aman dilingkungan organisasi, bagaimana prinsip-prinsip inklusi diterapkan didalam, penerapan keamanan digital (apakah ada web tidak baik bagi anak) dan disiplin didalam lembaga. Sedangkan persamaannya adalah keduanya bertujuan agar anak aman lahir dan batin, tujuan dan prosesnya harus partisipatif melibatkan anak melalui analisis resiko dan sistemik (masuk dalam perencanaan, ada mekanisme review). Ibu Maria juga menyampaikan hasil studi ECPAT Indonesia terhadap 50 peraturan Perundang-Undangan Perlindungan Anak, yang ditemukan tidak ada satupun dari peraturan perundang-undangan itu yang mengatur secara spesifik tentang kewajiban organisasi dan institusi yang bekerja untuk anak untuk memiliki Child Safeguarding.

Narasumber ketiga adalah Ibu Keumala Dewi dari PKPA Medan, beliau menyampaikan tentang resiko pada semua lembaga dan organisasi terhadap upaya perlindungan anak, hal ini dikarenakan oleh minimnya ruang untuk suara anak yang inklusi, sehingga menyebabkan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh penatalaksana hak anak. Situasi ini diperparah dengan keberadaan media daring yang menyebabkan anak dalam resiko dunia maya yang tidak aman bagi anak. Untuk meminimalisir resiko buruk bagi anak maka menurutnya diperlukan pengkontekan upaya Child safeguarding dengan budaya lokal, penguatan kapasitas hingga review kebijakan perlindungan anak serta mendokumentasikan praktek baik yang selama ini sudah berjalan, Ia menutup presentasinya dengan pernyataan bahwa kebijakan child safeguarding harus dilakukan dengan pendekatan partisipatif pada anak.

Narasumber keempat adalah bapak Sotar Sinaga dari Yayasan KDM, yang mempresentasikan Praktik baik mengenai kebijakan perlindungan anak di Indonesia, menurutnya Child Safeguarding ini sangat Perlu, karena semua orang berpotensi menjadi pelaku kekerasan, termasuk staf, relawan, tamu, orang tua anak, orang dewasa lainnya, serta staf yang berganti dll, layanan asrama 24 jam menyebabkan adanya kedekatan interaksi yang memungkinkan adanya konflik personal, sehingga kebijakan perlindungan anak diperlukan. Proses pembuatan KPA, membangun kesadaran staff mengenai hak anak dan perlindungan anak, melakukan edukasi kepada anak terkait hak anak, menyusun dan merumuskan kebijakan perlindungan anak, ada partisipasi anak, penandatanganan KPA oleh semua orang dewasa, mensosialisasikan.

Setelah diskusi, peserta diajak berdiskusi kelompok, yaitu dibagi menjadi empat kelompok kecil yang membahas secara detail tentang persoalan, hambatan, tantangan, potensi dan peluang sehingga menghasilkan beberapa rekomendasi. Adapun rekomendasi yang dihasilkan tersebut, antara lain: (1) Child Safeguarding Policy menjadi prasyarat dari pemerintah Indonesia bagi NGO yang ingin bekerja di Indonesia, (2) Pemerintah Indonesia memiliki rujukan kebijakan nasional mengenai Child Safeguarding Policy bagi seluruh organisasi yang bekerja dengan anak di Indonesia, Membangun sistem monitoring dan evaluasi eksternal implementasi Child Safeguarding Policy, Adaptasi nilai-nilai local dan cultural dalam Child Safeguarding Policy, Kampanye dan edukasi publik mengenai Child Safeguarding Policy.

Penulis : Umi Farida (Asisten Manajer Program)

ECPAT IndonesiaWorkshop Nasional “Mengidentifikasi Pendekatan-Pendekatan Kebijakan Perlindungan Anak di Organisasi dalam Konteks Indonesia”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *