Merayakan Hari Anak Perempuan Internasional

Press Release, Publikasi MediaKomentar

Screen Shot 2017-10-11 at 10.01.33 AM

Anak Perempuan masih menjadi kelompok yang paling rentan dalam kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Indonesia. Berdasarkan hasil pendataan ECPAT Indonesia sejak September 2016 sampai September 2017, ditemukan 508 anak telah menjadi korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Indonesia. Mirisnya, 67 persen diantaranya terjadi pada anak perempuan. Dari 339 anak perempuan yang menjadi korban ESKA, 50 persen merupakan kasus pornografi anak, 28 persen kasus prostitusi anak dan 21 persen adalah kasus Perdagangan Anak untuk Tujuan Seksual.

Screen Shot 2017-10-11 at 10.01.33 AM

Merayakan Hari Anak Perempuan Internasional, ECPAT Indonesia sangat prihatin atas masih tingginya  jumlah anak perempuan yang menjadi korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Indonesia. Berdasarkan catatan kasus pornografi anak yang telah terungkap, mayoritas anak perempuan menjadi target utama dari para predator pornografi anak. Pada bulan Oktober 2016 silam misalnya, kasus Pornografi Anak terungkap oleh Polda Metro Jaya terhadap pelaku pria berinisial ABC dengan jumlah korban hingga 150 anak perempuan. Melalui jejaring media sosial, sebagian besar anak perempuan yang menjadi korban dibujuk oleh pelaku untuk melakukan telepon seks, video seks hingga berhubungan seksual dengan pelaku. Minimnya pengawasan orang tua dan ketidaktahuan anak tentang penggunaan media sosial yang aman seringkali menjadi penyebab anak menjadi objek pornografi oleh para predator pornografi anak.

ECPAT Indonesia mendorong agar pemerintah segera menggunakan pasal berlapis dalam penuntutan dan memastikan bahwa pasal yang digunakan untuk menjerat para pelaku predator pornografi anak, mucikari hingga pembeli seks anak sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penggunan pasal berlapis penting diterapkan bagi para pelaku karena apa yang dilakukan para pelaku ini berdampak sangat buruk bagi korban baik di masa sekarang maupun di masa mendatang.

ECPAT Indonesia juga mendesak penanganan kasus Prostitusi Anak dan Pornografi anak ditangani secara serius sejak proses pelaporan kasus, proses penyidikan, dan proses peradilan secara keseluruhan. Berdasarkan catatan pendampingan hukum yang telah dilakukan oleh ECPAT Indonesia, Pemerintah belum mengakomidir kepentingan korban untuk mendapat keadilan bagi kasusnya. Beberapa catatan penting yang menjadi perhatian ECPAT Indonesia adalah masih seringnya ditemukan proses peradilan yang penuh stigma pada anak, lambannya proses hukum sehingga menghabiskan waktu, energi serta materiil yang cukup banyak bagi keluarga korban. Kondisi ini seringkali mencegah keluarga dan pihak-pihak pendamping kesulitan dalam membawa kasus-kasus kekerasan seksual anak ke proses hukum. Di sisi lain belum ada pemenuhan hak pemulihan yang komprehensif baik secara sistem maupun fasilitas fisik. Proses eksekusi pemulihan dan re-integrasi sosial pun masih belum terjadi secara menyeluruh bagi korban anak.

ECPAT Indonesia juga mengharapkan pemerintah Indonesia segera menjalankan aksi-aksi pencegahan yang tercantum di dalam Protokol Opsional tentang Perdagangan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No.10 Tahun 2012. Pada dasarnya, Pemerintah Indonesia telah menandatangani Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak) pada tanggal 24 September 2001. Namun Indonesia sampai hari ini belum pernah menyerahkan laporan dalam waktu dua tahun setelah berlakunya Protokol kepada Komite Hak-hak Anak mengenai tindakan-tindakan yang diambil untuk menjalankan implementasi sesuai ketentuan dalam Protokol.

ECPAT INDONESIA
KOORDINATOR RISET ECPAT INDONESIA
DEDEN RAMADANI (0856-8436-249 / deden@ecpatindonesia.org)

ECPAT IndonesiaMerayakan Hari Anak Perempuan Internasional

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *