Beberapa Catatan Konsep R-KUHP

SHARE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Bagian Pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mengadakan seminar dengan topik “R-KUHP, Kodefikasi atau Kompilasi ?”. Sebagai pembicara kunci dalam seminar ini adalah Tim Kajian R-KUHP FH-UI diwakili oleh Dr. Eva Achjani Zulfa, Prof. Dr. Barda Nawawi Arief dan Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM bagian Perundang-Undanganya itu Dr. Suharyono. Seminar ini dihadiri oleh ratusan peserta. ECPAT Indonesia juga diundang sebagai peserta dan diwakili oleh Ahmad Sofian, Rio Hendra dan Ermelina Singereta

Seminar ini dimulai dari pemaparan position paper dari Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum UI yang diwakili oleh Dr. Eva Achjani Zulfa, SH, M hum. Dalam position paper ini, beliau menyoroti tentang kritik atas kontens dari R-KUHP yang diajukan oleh Pemerintah kepada DPR-RI. Beberapa kritik mendasar yang beliau sampaikan adalah masih terjadinya “tumpang tindih” atas pengaturan delik yang ada di dalam R-KUHP. Hal penting lain yang diajukan oleh Tim FH UI ini adalah : “penyatuan tindak-tindak pidana dalam satu buku kodifikasi :
Merupakan upaya membereskan system hokum pidana dan pemidanaan yang kacau sebagai akibat banyaknya UU Pidana dan UU Non Pidana yang memuat sanksi Pidana, dengan harapan bahwa R-KUHP dapat memayungi system hukum pidana dan pemidanaan secara Nasional. Pertanyaan yang diajukan oleh tim ini adalah: “apakah hal ini akan mereduksi sejumlah ketentuan pidana di luar R-KUHP atau tetap membuka kemungkinan untuk merumuskan ketentuan pidana lain di luar R-KUHP?”.

Terkait dengan masalah ini Dr. Suharyono, menjelaskan bahwa berdasarkan pasal 211 R-KUHP menyatakan bahwa“Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab V Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang undangan lain, kecuali ditentukan lain menurut peraturan perundang-undangan tersebut.” Ini artinya R-KUHP tetap memberlakukan ketentuan-ketentuan pidana yang ada di luar KUHP. Diakui bahwa R-KUHP tidak akan mungkin mengatur semua hal yang terkait dengan delik pidana, sehingga dibuka peluang undang-undang di luar R-KUHP untuk diberlakukan kembali.

Prof. Barda Nawawi Arief juga memberikan kritik atas position paper ini. Beliau mengatakan bahwa R-KUHP adalah Pembaharuan KUHP dan pembaharuan sistem hukum pidana/sistem pemidanaan secara menyeluruh. Yang ingin dilakukan adalah penataan ulang (rekonstruksi/reformulasi)”Rancang Bangun” keseluruhan sistem hukum pidana nasional yang terpadu; tidak hanya membangun perumusan tindak pidana. Tindak pidana hanya salah satu BAGIAN

KECIL/sub dari sistem hukum pidana. Beliau mengutip pendapat Nils Jareborg, yang mengatakan bahwa membangun sistem pemidanaan sama dengan membangun The Structure of the Penal System (criminalization; sentencing; execution of punishment).

Terkait dengan kode fikasi hukum dalam R-KUHP beliau mengandakan bahwa Wetboek van Straftrecht (WvS) yang diberlakukan di Indonesia sebagai ”rumah besar” yang sudah tua dan reot. Rumah besar ini perlu diperbaiki, direnovasi, dan diganti bagian-bagian tertentu. Bahkan tiang-tiang fondasi yang sudah keropos pun perlu dibuatkan tiang fondasi yang lebih baik. Karena itu R-KUHP adalah sebagai impian dari ”rumah baru” yang besar dan nyaman. Rumah besar yang baru ini tentu saja diperlukan menggantikan rumah besar yang sudah keropos tersebut. Jadi rumah besar yang baru ini diandaikan sebagai R-KUHP. Meskipun ada rumah besar yang baru, tetap memerlukan kamar-kamar yang ada di rumah besar ini.. Namun kamar-kamar tidak boleh mengganggu fondasi dari rumah besar yang baru ini. Kamar-kamar ini diandaikannya sebagai undang-undang pidana khusus, seperti undang-undang korupsi, undang-undang pencucian uang

Demikian bagian kecil dari seminar tersebut. Kritisi dari bagian pidana Fakultas Hukum UI atas konsep R-KUHP yang diajukan Pemerintah. Kritik ini terkesan mempersoalkan kembali tentang ide ”aliran positifivisme” yang menghendaki pentingnya kodefikasi, meski kodefikasi terkesan memberikan ”ruang yang terbatas” pada perkembangan hukum. Kekalahan aliran sejarah terutama dengan salah satu pemikirnya Von Savigny menentang adanya kodefikasi karena akan ”mengekang dan membatasi” hukum yang hidup di dalam masyarakat. Ide kodefikasi hanya akan memberangus kekayaan hukum yang ada di dalam masyarakat. Terkait dengan masalah ini R-KUHP lalu memperkenalkan dan memasukkan ajaran melawan hukum yang materiil. Ajaran melawan hukum yang materiil ini dalam rangka memperkaya kodefikasi. Ajaran melawan hukum materiil dapat ditafsirkan sebagai pemaknaan ajaran dari Von Savigny tentang”jiwa masyarakat”, sehingga dapat ditafsirkan sebagai ”hukum yang masih dipedomani oleh masyarakat dalam menyelesaikan berbagai konflik yang terkait dengan perbuatan pidana”. Secara akademik ”ajaran melawan hukum materiil (hukum yang hidup)” mudah difahami, tetapi menjadi sulit ketika ajaran ini harus dipedomani oleh penegak hukum termasuk hakim. ”Penggalian” hukum yang hidup ini bukan sesuatu yang mudah, karena pendidikan hukum kita masih terbatas pada penerapan kodefikasi dengan dilandaskan pada ajaran legalitas yang sempit.

Terkait dengan masalah ini patut diipertimbangkan pandangan guru hukum pidana termasyur di Indonesia yaitu Prof. Prof. Moeljatno. Beliau mengajarkan tentang pentingnya ajaran melawan hukum materil difahami oleh para penegak hukum dan penegak keadilan. Pemahaman ajaran ini akan memberikan pemahaman yang lebih tehnis dalam menggali ”hukum yang hidup” tersebut. Dengan demikian, menurut pandangan beliau tidak pada tempatnya mempertentangkan antara kodefikasi hukum pidana, karena kodefikasi hukum pidana yang dikembangkan di Indonesia akan diperkaya dengan nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyrakat. Dengan kata lain, Prof. Moeljatno ini mengatakan bahwa kodefikasi hukum pidana kita adalah kodefikasi plus-plus, plus jiwa rakyat.

(Ahmad Sofyan)

SHARE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Masukkan kata kunci pencarian...