Dua Juta Anak dan Perempuan Terlibat Perdagangan Seks

BeritaKomentar

The United Nations Children’s Fund, UNICEF memperkirakan lebih dari 2 juta perempuan dan anak-anak terlibat dalam perdagangan dan eksploitasi seksual.

Dalam 30 tahun terakhir, PBB memperkirakan perdagangan (trafficking) dan eksploitasi sosial perempuan dan anak di Asia mencapai 30 juta korban. ”Data ini dikumpulkan dari informasi mereka yang ditahan dan dijatuhi hukuman serta dari survei di antara pekerja anak, dan yang tinggal di jalanan atau dari survei dalam skala kecil antara anak,” ujar Ketua Komisi Hak Anak PBB Jaap E. Doek, di Nusa Dua Bali, di sela-sela Konferensi Tingkat Menteri Asia Timur dan Pasifik Ke-6 Mengenai Anak, Selasa (6/5).

Menurut Doek, pengumpulan data tersebut semakin sulit dilaksanakan karena belum ada metodologi yang tepat dan bisa dipertanggungjawabkan. Diakui data itu sangat lemah jika dikaitkan dengan kompleksitas umur, etnis serta kelas sosial. “Namun kurangnya data ini tidak boleh menjadi alasan pemerintah untuk tidak melakukan apapun,” katanya. Jaringan bisnis ini susah diberantas karena melintasi batas negara (transnasional). Oleh karena itu, negara-negara yang terkait perlu melakukan kerja sama untuk memberantasnya. Saat ini, baru ada satu perjanjian bilateral yakni antara Kamboja dan Thailand.

Indonesia, menurut catatan UNICEF termasuk salah satu negara yang memiliki kasus trafficking. Biasanya anak-anak itu dibawa ke Taiwan, Hongkong, Australia, dan baru-baru ini terdapat kasus di Malaysia. Menteri Kesehatan, Achmad Sujudi, mengaku belum melakukan pendekatan untuk perjanjian bilateral dengan negara lain yang terkait. “Tapi keinginan itu ada.” kata dia sebelum acara dimulai. Sujudi merencanakan akan melakukan perjanjian bilateral dengan Malaysia.

Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak, Seto Mulyadi melihat undang-undang yang ada belum pernah dilaksanakan di lapangan sejak tahun lalu diberlakukan. “Polisi, biasanya mengacu pada KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana),” kata dia. Oleh karena itu , ia menganggap perlu ada aksi hukum dalam menangani hak-hak anak. Pasalnya terkadang orang tua juga terlibat dalam penjualan anak dengan alasan ekonomi. Sikap polisi yang biasanya menggunakan KUHP sebagai dasar hukum untuk menjerat pelaku dianggapnya sangat lemah. Dalam undang-undang perlakuan anak, pelaku kejahatan trafficking bisa dihukum hingga 15 tahun penjara dengan maksimal denda Rp 300 juta. Dalam pasal 83 in juga disebutkan pelaku minimal bisa dihukum tiga tahun. Mengacu pada undang-undang itu, jika orang tua terlibat hukumannya bisa ditambah sepertiga hukuman yang semestinya.

Namun keraguan Seto dibantah oleh Deputi Bidang Pemberdayaan Perempuan Menko Kesejahteraan Rakyat Sri Moertiningsih. Menurutnya pemerintah telah melakukan beberapa operasi menangkap germo di daerah Tanjung Pinang dan Tanjung Balai. “Tapi ia mengakui operasi yang disebutnya operasi diam-diam baru saja dimulai,” ujarnya. Presiden Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Sri Soemarjati untuk mengkoordinasi masalah ini. Hasilnya puluhan germo ditangkap di beberapa tempat di perbatasan. Saat ini ada 6 orang yang ditangkap di Tanjung Balai, 6 orang lainnya ditahan di kantor polisi Medan, sedangkan ada 2 germo yang diadili di Tarakan. (Anggoro Gunawan—Tempo News Room)

TEMPO Interaktif / 06 Mei 2003

ECPAT IndonesiaDua Juta Anak dan Perempuan Terlibat Perdagangan Seks

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.