ECPAT Indonesia : Hukuman “Kebiri” Tidak Memberikan Efek Pemulihan pada Korban

SHARE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Pemerintah menyetujui tambahan hukuman kebiri untuk pelaku kejahatan seksual anak. Pemberian pemberatan hukuman pada pelaku kebiri, menunjukkan cara berfikir balas dendam yang merupakan pendekatan hukuman yang sudah lama ditinggalkan. Penghukuman pemberatan hampir tidak memiliki korelasi dengan berkurangnya kejahatan seksual pada anak, di banyak Negara hukuman balas dendam kepada pelaku kejahatan  sudah mulai ditinggalkan. Secara akademik hukuman ini juga tidak memberikan efek akan memberikan pemulihan pada korban. Seorang ahli kriminal anak Jocelyn B. Lamm dari Yale University, mengatakan bahwa  krimimalisasi tidak memberikan efek jera sama sekali kepada pelaku tindak pidana ini, karena itu diperlukan pola-pola penuntutan yang dapat  memberikan rasa “terlindungi” dan rasa “pemuliaan” yang dihadiahkan kepada korban kejahatan ini. Anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual apakah perkosaan, incest atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak lainnya jarang sekali mendapatkan apa yang dia sebut dengan “deserving of legal protection and remedies”. Menurutnya hukum telah gagal menyediakan apa yang dia sebut dengan “meaningful relief”.  Korban tindak pidana ini telah mengalami dan menderita “psycological injuries”, karena itu sudah sepantasnya korban menerima perlakuan restitusi dan kompensasi yang wajar akibat dari tindakan pelaku ini.

Soal restitusi yang dikaitkan dengan hukum pidana sudah mendapat banyak perhatian dan pembahasan, salah satunya adalah  Anne O’Driscoll dari Victoria University. Dia mengatakan bahwa untuk korban-korban kejahatan terutama kejahatan seksual pada prinsipnya tidak selamanya menyetujui pidana yang seberat-beratnya pada pelaku, tetapi bagaimana agar mereka memperhatikan luka fisik, luka mental dan luka seksual yang dialami oleh korban. Hal ini jauh lebih penting daripada mengirimkan para pelaku bertahun-tahun di dalam penjara-penjara atau benuk hukuman fisik lainnya. Karena itu lebih baik-baik mereka diperkenankan bekerja dan uang hasil kerjanya dipergunakan untuk membayar sesuatu yang hilang dari diri korban. Dia mencontohkan anak-anak dan perempuan yang menjadi korban perdagangan orang untuk keperluan seksual. Bertahun-tahun anak-anak dan perempuan ini tenaganya diperas, lalu  melayani para tetamu, dan ketika polisi berhasil membongkar sindikasi dan menangkap pelaku, maka yang terjadi mereka dipulangkan ke keluarga dan dibiarkan begitu saja, dimanakah hasil rampasan dari pelaku? Dan bagaimana tanggung jawab pelaku kepada korban ? Karena itu korban harus segera dipulangkan dengan biaya dari pelaku, korban juga harus dipulihkan hak-hak dari biaya pelaku, ketika Negara gagal memaksa pelaku membayar, maka negaralah yang bertanggung jawab dalam bentuk  kompensasi  untuk mengganti dan memulihkan anak, karena Negara telah gagal melindungi anak-anak dari kejahatan seksual, gagal memberikan rasa aman pada anak-anak.

Atas pertimbangan-pertimbangan akademik di atas maka sikap ECPAT Indonesia (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes), sebuah jaringan nasional untuk penghapusan bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak  adalah :

  1. Mengkebiri pelaku bukan jalan keluar yang adil bagi korban, tidak ada hubungan yang significan antara kebiri dan berkurangnya kejahatan seksual anak, tidak ada efek yang ilmiah, korban akan pulih dengan diberikannya hukuman tambahan kebiri kepada pelaku.
  2. Diperlukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) yang mewajibkan memberikan resitusi dan kompensasi kepada korban dalam rangka memulihkan hak-hak korban secara total, mekanisme ini harus diciptakan dalam Perpu tersebut.
  3. Negara gagal hadir dalam melindungi anak-anak dari kejahatan seksual anak, sehingga Negara harus bertanggung jawab untuk melindungi anak dan memulihkan mereka dan memastikan hak-hak mereka sebagai korban harus dipenuhi oleh Negara dalam bentuk kompensasi.

Jakarta,  23 Oktober 2015

Ahmad Sofian

ECPAT Indonesia

SHARE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Masukkan kata kunci pencarian...