Konsolidasi Hukum untuk Memaksimalkan Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Pidana

SHARE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Jakarta, 8 September 2016 – Keberadaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak terlepas dari keingninan Pemerintah untuk melengkapi pranata prosedural dalam proses peradilan pidana, agar dalam sistem pidana terdapat suatu mekanisme perlindungan bagi para saksi dan korban, sehingga diharapakan sistem peradilan pidana di Indonesia menjadi sebuah sistem yang tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga kepada saksi dan korban. Lebih lanjut disebutkan pula bahwa perlindungan yang diberikan dimaksudkan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan unutk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilakukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK), atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

Pada seminar ini, LPSK mengundang para narasumber yang semuanya adalah ahli hukum seperti anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman, Muhamad Syafi,I, dan Dosen Ilmu Hukum Universitas Indonesia Ibu Profesor Harkristuti Harkrisnowo. Dalam seminar ini para pembicara memaparkan tentang pemenuhan hak-hak korban tindak pidana, pemenuhan hak korban terorisme, hak korban trafficking, dll. Para narasumber mengemukakan bahwa selama ini hukum di Indonesia lebih mengedepankan hak-hak pelaku dan kurang memberikan perhatian terhadap korban tindak pidana. Hampir tidak adanya satu pasal pun yang mengatur tentang secara khusus megenai korban, hak-hak korban termasuk juga perlindungannya.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pasal 50 s/d 68 hanya mengatur terhadap tersangka terdakwa untuk mendapatkan perlindungan dari kemungkinan beberapa pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) yang mungkin terjadi, namun, di lain pihak justru pengaturan tentang pemenuhan hak-hak korban luput dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Rio Hendra

Staff Divisi Pelayanan Hukum

SHARE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Masukkan kata kunci pencarian...