“LOKAKARYA BERBAGI INFORMASI TERKAIT ANAK – ANAK TERLUPAKAN DI INDONESIA” (EVIDENCE SHARING ON EXCLUDED CHILDREN IN INDONESIA WORKSHOP)

SHARE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Jakarta, 11 Oktober 2016 – Mengingat pentingnya data dan informasi mengenai anak-anak terabaikan di Indonesia, maka diperlukan upaya bersama antara semua pemangku kebijakan dan pemerhati di bidang anak di Indonesia termasuk pemerintah, cendekiawan, lembaga-lembaga atau organisasi sosial dan kemanusiaan serta masyarakat dan anak-anak. Tujuan Sasaran utama workshop ini diharapkan dapat menjadi forum untuk berbagi data/informasi dan lebih memahami situasi cakupan anak-anak terabaikan di Indonesia sebagai landasan untuk mensinergikan kolaborasi dan kerjasama antar organisasi masyarakat sipil dengan program pemerintah.

Berikut ini adalah beberapa tanggapan dan penjelasan dari berbagai lembaga tentang isu-isu anak yang menjadi salah satu focus mereka :

  1. Narasumber : KPAI

“Pada saat ini masih kurangnya bantuan pendampingan hukum pada anak yang menjadi korban ataupun juga pelaku di Indonesia”

Pada pertemuan ini, KPAI lebih menekankan dalam penjelasan 2 topik yang terdapat pada Pasal 59 tentang anak pada perlindungan pemerintah, yang mana terdapat 15 kriteria. Yang pertama yaitu “anak dalam situasi darurat”. Menurut KPAI upaya yang dilakukan pemerintah (Dinas social, BNPB, dsb) belum maksimal dalam menangani perlindungan anak dalam keadaan darurat seperti dalam keaadan bencana alam. KPAI lebih memfokuskan pada penanganan anak setelah terjadinya bencana alam, upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan maupun fasilitas kehidupan kepada anak yang menjadi korban bencana alam masih sangat jauh dari kata memuaskan. Dan juga KPAI berharap pemerintah bisa memberikan solusi kepada anak yang memiliki orang tua seorang teroris.

Yang kedua yaitu “anak berhadapan dengan hukum”. Menurut KPAI upaya yang dilakukan pemerintah pada anak yang menjadi pelaku ataupun tersangka yang berada dalam penanganan lembaga pemasyarakatan belum maksimal. Dimana keadaan anak yang berada dalam lapas masih belum tau harus bagaimana jika nantinya telah keluar dari lapas. Selain itu KPAI berharap pemerintah juga memperhatikan nasib dan pendidikan anak yang berada dalam lapas.

  1. Narasumber : Dr. Ir. Subandi Sardjoko, M.Sc ( Deputi Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bapenas)

“Perlindungan Anak dalam Pembangunan Nasional”

Pada pertemuan kali ini, Bapenas ingin mengangkat 2 topik tentang anak dalam pembangunan nasional, yaitu :

  • Mengingkatkan kualitas tumbuh kembang anak yang optimal
  • Perlindungan anak biar tidak di diskriminasi

Menurut bapak Subandi, tantangan yang dihadapi oleh bapenas dan juga pemerintah yang terkait selama ini adalah Harmonisasi dan implementasi kebijakan perlindungan anak serta sinergi dan koordinasi antar pemangku kepentingan baik pemerintah maupun non pemerintah pada tingkat pencegahan, penanganan dan juga rehabilitasi.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Bapenas sendiri ialah meningkatkan akses dan layanan kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang anak, termasuk anak dengan kondisi khusus terhadap layanan yang dibutuhkan. Seperti : ABK (Anak Berkebutuhan Khusus), APD, LPKA, LKSA, galcitas.

  1. Narasumber : Ir. Agustina Erni, M.Sc ( Deputi Partisipasi Masyarakat KPPPA)

“Bagaimana cara melibatkan semua element masyarakat dalam melakukan program intervensi yang dilakukan oleh pemerintah di suatu tempat”

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, masyarakat beranggapan jika setiap orang ataupun lsm ataupun pemerintah yang datang ke suatu tempat untuk melakukan suatu program intervensi hanya untuk mementingkan keperluan mereka saja. Karena yang ditemukan selama ini, program yang dilakukan tidak memiliki tinjauan ulang disaat suatu program telah selesai dan masyarakat beranggapan “jika mereka hanya datang ketika mereka butuh saja”.

Oleh karena itu, pada program intervensi yang dilakukan oleh deputi partisipasi masyarakat KPPPA ini akan melibatkan bukan hanya suatu kelompok atau individu saja, namun akan melibatakan anak, orangtua dan juga masyarakat sekitar. Program intervensi tersebut akan dilakukan di beberapa tempat yaitu Indramayu, Bengkulu dan juga kawasan Marunda di Jakarta Utara.

Metode intervensi yang dilakukan akan berpedoman pada teori system ekologi yang dikembangkan oleh Urie Bronfenbrenner dimana focus utamanya adalah pada konteks social dimana anak tinggal dan orang – orang yang mempengaruhi perkembangan anak.

Singkatnya, KPPPA akan membentuk jaringan disuatu wilayah dimana dalam jaringan tersebut beranggotakan LSM, Orangtua dan juga tokoh-tokoh masyarakat. Sehingga diharapkan program intervensi ini akan berlanjut dan berhasil jika yang ada dalam jaringan tersebut dapat aktif dalam menjalankan program ini.

Penulis :

Yonathan Garcia

Editor :

Rio Hendra

SHARE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Masukkan kata kunci pencarian...