Pelatihan ‘Penuntutan dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (TPESA)’

BeritaKomentar

Pada tanggal 11 sampai dengan 13 Desember 2018, ECPAT Indonesia dan MaPPI UI bersama Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI menyelenggarakan sebuah pelatihan yang ditujukan untuk jaksa, jaksa anak dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI dengan judul ‘Pelatihan Penuntutan dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (TPESA)’. Pelatihan ini merupakan bagian dari Down to Zero, sebuah program yang diinisiasi oleh kementrian luar negeri Belanda dalam rangka menghapus angka eksploitasi seksual anak di 11 negara, salah satunya Indonesia. Dengan dukungan dari ECPAT Belanda, Terre des Hommes dan Plan International Indonesia sebagai bagian dari aliansi Down to Zero, pelatihan ini berhasil mengundang 46 jaksa dan jaksa anak yang mana 40 jaksa berasal dari Jabodetabek dan 6 jaksa dari Batam dan Surabaya.

Jaksa merupakan bagian dari penegak hukum yang memiliki posisi strategis dalam menangani kasus-kasus eksploitasi seksual anak. Meskipun memiliki peran yang strategis, dari kasus-kasus eksploitasi anak yang sudah ditangani oleh ECPAT Indonesia sayangnya masih ditemukan berbagai ketidakberpihakan kepada korban, keluarga korban serta masyarakat dalam hal proses, prosedur dan bahkan keputusan pengadilan. Ketidakberpihakan tersebut terlihat dari beberapa kasus yang mencerminkan penegakan hukum yang tidak maksimal dalam penanganan kasus anak yang menjadi korban eksploitasi seksual. Mulai dari aparat penegak hukum yang kurang maksimal dalam melakukan penyelidikan, perspektif aparat penegak hukum yang masih kurang terhadap hak-hak anak dan eksploitasi seksual anak, serta penggunaan undang-undang yang tidak maksimal dan tidak tepat. Dengan kata lain, masih banyak hal yang perlu dievaluasi dan dibenahi dalam memaksimalkan penegakan hukum di Indonesia.

Melihat latar belakang tersebut, ECPAT Indonesia dan MaPPI FH UI bersama Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI melakukan inisiatif untuk menyelenggarakan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para jaksa dalam menangani kasus eksploitasi seksual anak. Dengan narasumber dari beragam profesi, seperti praktisi, akademisi, lembaga maupun pemerintah, pelatihan yang diselenggarakan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI ini mencakup beberapa hal seperti :
1. Memperkuat perspektif jaksa mengenai hak-hak anak, opsional protokol yang telah diratifikasi dalam UU No. 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol dan pengetahuan mengenai TPESA;
2. Memperkaya pengetahuan perundang-undangan terkait dengan TPESA;
3. Meningkatkan kemampuan dalam melakukan praktek dilapangan, seperti menganalisa kasus serta mengidentifikasikan unsur-unsur dalam Undang-Undang, membuat surat dakwaan dan juga surat tuntutan;
4. Serta, satu hal penting lainnya, dalam pelatihan ini juga menekankan hukum acara, alat bukti terkait dengan TPESA dan etika jaksa berdasarkan SEJA No. SE-007/A/JA/10/2016 dan PERJA No. PER-014/A/JA/11/2012.
Pelatihan ini merupakan kelanjutan dari penandatangan MoU antara ECPAT Indonesia bersama Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan yang diselenggarakan pada bulan agustus lalu. Dalam MoU tersebut tertuang bahwa Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI memiliki kewajiban salah satunya untuk mereplikasi pelatihan yang sudah dilakukan.

Dari pelatihan tersebut, terlihat berbagai jaksa memiliki respon yang beragam dalam menghadapi kasus eksploitasi seksual terhadap anak. Ada jaksa yang sudah memiliki perspektif yang baik dalam menangani kasus-kasus terkait dengan anak, ada juga yang masih melihat sebuah kasus dengan perspektif tunggal. Hal menarik lainnya, masih banyak jaksa yang belum dapat mendefinisikan kerentanan anak dalam Undang-Undang. Padahal, berdasarkan pemaparan Erni Mustikasari dari Jaksa Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung, kerentanan anak sudah terdapat dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi:

“Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan berkenaan dengan kekhususannya”

Dalam penjelasan pasal tersebut, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan antara lain adalah orang-orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Untuk informasi lebih lanjut, materi dalam pelatihan kejaksaan dapat diakses di bit.ly/pelatihankejaksaan.

Penulis : Safira Ryanatami

ECPAT IndonesiaPelatihan ‘Penuntutan dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (TPESA)’

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.