Pertemuan Konsultasi dengan Aparat Penegak Hukum Kepolisian RI

SHARE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Jumat, 26 Agustus 2016 –¬†Bertempat di Avia Hotel & conference, Bogor, ECPAT Indonesia beserta jajaran kepolisian dari Mabes Polri dan beberapa Kepolisian Daerah melaksanakan pertemuan konsultasi dalam rangka memperkuat penanganan kasus-kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA). Kegiatan tersebut dihadiri 30 peserta, seperti KOMBESPOL Basuki dari Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri, AKBP Untung Basuki selaku Wakil Kepala Pusat Pendidikan Reserse dan Kriminal, jajaran Mabes Polri, Polda Metro Jaya, Kepolisian Daerah Jawa Barat, Kepolisian Daerah Banten, dan juga Perwakilan Kedutaan Besar Belanda untuk Indonesia Dr. Sarah Spronk..

Kasus eksploitasi seksual komersial anak selalu muncul dalam pemberitaan seakan-akan tidak pernah berhenti, ditambah lagi dengan perkembangan teknologi informatika menjadikan ranah kasus eksploitasi seksual anak bergeser ke kejahatan seksual online. Penanganan kasus yang dilakukan oleh Kepolisian selalu menjadi perhatian besar di masyarakat, untuk itu, kepolisian selalu dituntut untuk meningkatkan pelayanan, dan kompetensi sumber daya manusianya. Upaya-upaya yang telah dilakukan Kepolisian dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain dengan menambah jumlah personilnya sampai 429.711 orang di akhir tahun 2015 dengan prioritas merekrut 7000 polwan baru. Kepolisian RI bersama ECPAT Indonesia melalui Lemdiklat baru saja melaksanakan pelatihan bagi Tenaga Pendidik bertempat di Pusdik Reskrim, Mega Mendung, 22-26 Agustus 2016. Hasil dari pelatihan ini ditingkatkan lebih lanjut melalui kegiatan konsultasi penegak hukum ini dalam memperkuat komitmen dan kerjasama lebih lanjut di masa mendatang.

Dalam pertemuan Konsultasi ini Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A., selaku koordinator Nasional ECPAT Indonesia, mengatakan bahwa di Indonesia kasus kasus ini masih akan terus terjadi sepanjang penegakan hukum belum berjalan optimal karena banyaknya kelemahan-kelemahan dalam produk hukum di Indonesia. Dalam kesempatan ini juga dipaparkan rencana kerja ECPAT Indonesia bersama aliansi PLAN International-Indonesia dan Terre des Hommes Netherland (TdH) dalam menjalankan satu program yang diberi nama Down to Zero (DTZ) untuk 5 tahun ke depan sampai 2020 yang bertujuan untuk menekan angka ekploitasi seksual komersial anak di Indonesia menjadi sekecil mungkin dengan dukungan dari Kementerian Luar Negeri Belanda. Program ini akan menyasar 4 pilar yakni anak, masyarakat, pemerintah beserta aparat penegak hukum dan sektor swasta yang akan dijalankan di 4 kota, yakni Batam, Jakarta, Surabaya, dan Lombok. Dalam kesempatan pertemuan konsultasi ini, Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A., menyampaikan program DTZ diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus eksploitasi seksual komersial anak.

KOMBESPOL Basuki, perwakilan Lemdiklat Polri, menyambut baik langkah dan upaya ECPAT Indonesia menjalin kerjasama dengan kepolisian, khususnya dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Kepolisian dalam menangani kasus ESKA melalui kerjasama pelatihan tenaga pendidik Polri. Upaya ini dapat meningkatkan peran aktif kepolisian dalam upaya penegakan hukum yang lebih baik. Hal yang serupa disampaikan oleh AKBP Untung Basuki, selaku Wakil Kepala Pusat Pendidikan Reserse dan Kriminal, bahwa upaya peningkatan kapasitas petugas kepolisian dalam menangani kasus harus terus dilakukan, terlebih dengan banyaknya modus-modus baru yang terjadi sehingga petugas kepolisian perlu ditingkatkan wawasannya, bahkan, bila perlu kerjasama ini bisa dilakukan sampai di tingkat polres dan polsek, karena mereka merupakan ujung tombak pelayanan kepolisian.

ECPAT Indonesia dalam kurun waktu 2 tahun terakhir telah bekerjasama dengan ECPAT Netherland dengan dukungan dari kementerian Luar Negeri Belanda dalam melakukan program mengurangi kejahatan kekerasan seksual anak di sektor wisata dan perjalanan wisata. Program tersebut dilanjutkan dengan program DTZ untuk 5 tahun ke depan. Utusan dari kedutaan besar Belanda, ibu Dr. Sarah Spronk yang hadir dalam pertemuan ini menyampaikan apresiasi yang sangat besar kepada kepolisian yang telah melakukan upaya-upaya dalam melindungi anak-anak yang ada di Indonesia. Tantangan yang dihadapi kepolisian akan semakin besar, khususnya di era tekonologi informatika saat ini. Tentunya komitmen bersama antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat sipil dapat saling menguatkan sehingga membuat perlindungan anak di Indonesia lebih baik ke depan. Melalui Program DTZ, kementerian Luar Negeri Belanda sudah memberikan komitmen dan akan memberikan dukungan kepada Indonesia agar anak-anak Indonesia terlindungi dari Eksploitasi Seksual Komerisal Anak dan kejahatan Eksploitasi seksual anak online. Dr Sarah Spronk berharap program DTZ ini mampu membawa upaya perlindungan Anak di Indonesia semakin lebih baik ke depan.

 

Andy Ardian

Program Manager ECPAT Indonesia

SHARE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Masukkan kata kunci pencarian...