Prolegnas 2016-2017 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Harus Prioritas

SHARE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Jumat, 14 Oktober 2016, Bertempat di Kantor Komisi Nasional Perempuan, puluhan orang yang berasal dari anggota Forum Pengada Layanan bagi korban kekerasan Seksual, Lembaga pemerhati anak dan Perempuan, Aktifis perlindungan anak dan perempuan, Anggota organisasi Masyarakat, Organisasi profesi serta anggota DPR RI mengikuti “konsultasi publik untuk membangun gerakan bersama dalam menyuarakan urgensi pembahasan RUU penghapusan kekerasan seksual” yang dilaksanakan oleh Komnas Perempuan.

Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan sepanjang tahun 2016 untuk mendorong lahirnya payung hukum Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan RUU yang disusun secara komprehensif yang dilandasi dengan hasil pemantauan Komnas Perempuan selama 13 tahun terakhir. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual memiliki tujuan untuk pembaharuan hukum terutama pada aspek pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan serta mengoptimalkan akses keadilan korban tindak pidana kekerasan seksual melalui sanksi pidana.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan upaya pembaruan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan yang selama ini menghambat akses perempuan korban terhadap kebenaran, keadilan, pemulihan, pemenuhan rasa keadilan dan jaminan ketidakberulangan. Pembaruan hukum ini memiliki berbagai tujuan, yaitu 1) melakukan pencegahan terhadap terjadinya peristiwa kekerasan seksual; 2) mengembangkan dan melaksanakan mekanisme penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan berpihak pada korban, agar korban dapat melampaui kekerasan yang ia alami dan menjadi seorang penyintas; 3) memberikan keadilan bagi korban kejahatan seksual, melalui pidana dan tindakan yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual; dan 4) menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasanseksual

Upaya melakukan kampanye publik dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan sepanjang 2015-2016 telah membuahkan hasil antara lain dengan dimasukkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Penambahan Prolegnas 2015-2019 pada bulan Januari 2016 oleh DPR RI. dan selanjutnya masuk dalam Prolegnas Prioritas 2016 pada bulan Mei 2016.

Meskipun sudah masuk dalam prioritas 2016, namun pembahasan RUU ini tak kunjung dilakukan oleh DPR RI. Komnas Perempuan bersama jejaring di masyarakat mengharapkan gerakan bersama ini mampu menyuarakan pentingya pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini diperhatikan oleh DPR RI sehingga pembahasan dilanjutkan apakah itu melalui pansus ataupun panja.

Konsultasi Publik diisi oleh beberapa pembicara yakni Rahayu Saraswati, anggota DPR RI Komisi VIII, Ammy Amalia Komisi II DPR RI anggota baleg, Nur Rofiah dari Alimat serta Sri Nurherwati dari KOMNAS Perempuan. Rahayu dan Ammy memaparkan mekanisme pembahasan RUU di DPR memerlukan strategi tersendiri untuk memastikan RUU ini bisa disetujui, dalam pembahasan bukan tidak mungkin substansi bisa saja berubah, untuk itu perlu dilakukan pendekatan kepada ketua partai ataupun ketua fraksi dan anggota panja/pansus yang akan dibentuk. Ini perlu guna memastikan substansi RUU tidak berubah jauh dari usulan publik. Perlunya memberikan paparan tentang RUU ini kepada anggota DPR lainnya menjadi penting dalam proses keberhasilan pembuatan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sesuai yang di usulkan.

Sementara itu, Nur Rofiah dari Alimat menyatakan mendukung RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini agar cepat dibahas dan disetujui di DPR. Menurutnya apa yang diusulkan dalam RUU ini juga mengakomodir situasi kekerasan yang kerap dihadapi oleh perempuan-perempuan muslimah. Dalam salah satu kajian yang dilakukan Alimat tentang situasi perkosaan ternyata banyak negara Islam yang belum mendifinisikan dengan baik situasi tersebut sehingga korban cenderung terabaikan dan tidak mendapatkan hak-hak nya. Melalui RUU PKS ini Alimat melihat sangat mengakomodir permasalahan kekerasan seksual yang biasa terjadi pada perempuan.

Sri Nurherawati mengatakan bahwa kekerasan seksual tidak hanya masalah perempuan, tetapi laki-laki juga menjadi korban. Seperti situasi kasus prostitusi anak di bogor yang melibatkan anak laki-laki yang menjadi korban. Ini membuktikan bahwa kekerasan seksual sudah terjadi pada semua lini masyarakat dan diharapkan melalui sinergi gerakan ini dengan masyarakat dapat memantau proses pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan agar benar-benar dikedepankan oleh panja atau pansus sehingga indonesia akan memiliki terobosan hukum dalam situasi penghapusan kekerasan seksual.

Kegiatan konsolidasi publik ini sekaligus dibangun sebagai ruang konsolidasi bagi masyarakat sipil dan gerakan masyarakat sipil, konsolidasi juga diharapkan terbangun bersama perwakilan pemuka agama sebagai representasi dari kelompok keagamaan dan anggota DPR RI dan DPD RI sebagai perwakilan lembaga legislatif dalam menyuarakan urgensi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Penulis :

Andy Ardian

SHARE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Masukkan kata kunci pencarian...