Riset Aksi Mendesak Implementasi Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak

SHARE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Pada tanggal 24 September 2001, Indonesia turut serta menandatangani Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak atau disingkat OPSC[1]. Setelah jeda 11 tahun kemudian, Indonesia meratifikasi protokol opsional tersebut.

Jelang enam tahun pemerintah Indonesia meratifikasi OPSC, dua kewajiban pemerintah Indonesia untuk pembuatan laporan awal dan laporan periodik kepada Komite Hak Anak tak kunjung dilakukan. Padahal, pelaporan Negara kepada Komite Hak Anak memiliki peranan strategis untuk menunjukkan komitmen negara telah membawa perundang-undangan dan kebijakan mereka sejalan dengan Konvensi Hak Anak. [2]

Oleh karena itu, ECPAT Indonesia merasa perlu mendesak pemerintah Indonesia untuk turut membuat laporan awal dan periodik terkait implementasi OPSC. Upaya tersebut dapat diawali dengan melakukan monitoring awal terhadap implementasi OPSC di Indonesia melalui penelitian. Penelitian terkait OPSC ini akan dilakukan melalui pengumpulan data di level nasional sebagai data acuan, dan pengumpulan data di tingkat provinsi (Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur) sebagai data pembanding.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan melakukan analisis data sekunder yang menjelaskan tentang implementasi OPSC di Indonesia. Sedangkan Pendekatan kualitatif akan dilakukan dengan wawancara mendalam dan Focus Group Discussion. Dua pendekatan penelitian di atas dilakukan dengan harapan mendapatkan kondisi nyata di lapangan serta evaluasi terhadap upaya yang telah dilakukan pemerintah terhadap implementasi OPSC

Selama proses penelitian, ECPAT Indonesia akan mendatangi seluruh stakeholder pemerintah di tingkat pusat dan daerah yang berkaitan langsung dengan kebijakan terkait anak. Beberapa kementerian dan lembaga pemerintah terkait yang pernah seperti Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan lembaga terkait lainnya. Selain melakukan pengumpulan data, ECPAT Indonesia turut melakukan advokasi kepada setiap stakeholder dalam mendorong pemerintah dalam pembuatan state report terkait implementasi Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak.

Setelah penelitian terkait situasi Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak di Indonesia selesai dilakukan, ECPAT Indonesia akan membuat pemetaan terkait situasi Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak di Indonesia untuk digunakan sebagai advokasi untuk mendorong pemerintah menuliskan State Report.

[1] United Nations Treaty Collection (n.d.). Multilateral Treaties Deposited with the Secretary General Chapter IV Human Rights. Diakses pada 3 Mei 2016 pukul 14.55<https://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en>

[2]Pasal 12 Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak. Diakses pada 29 April 2016 pukul 14.00 <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx>

Deden Ramadani, Research Coordinator

SHARE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Masukkan kata kunci pencarian...