Workshop Pencegahan dan Penanganan Eksploitasi Seksual Anak di Internet #internetaman

Berita1 Komentar

Sosialisasi Internet Aman bagi Anak, dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2019 di kantor Walikota Pontianak, Kalimantan Barat. Kegiatan sosialisasi ini merupakan kegiatan pertama dari serangkaian pelatihan Internet Aman untuk Anak yang rencananya akan dilaksanakan di 4 (empat) kota yaitu Pontianak, Medan, Surabaya dan Palembang. Adapun target kelompok sasaran pada sosialisasi ini yaitu; Guru, Sekolah, SKPD, Organisasi Lokal, PATBM dan Forum Anak. Sosialisasi ini merupakan hasil kerjasama antara Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Seksual KPPPA dengan ECPAT Indonesia (Agung Budi S. AP. MH). Dalam Sosialisasi tersebut dibuka oleh beberapa sambutan, diantaranya:
1. Sekertaris Walikota Pontianak
2.Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan, Pemberdayaan Masyarakat Kota Pontianak
3. Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Seksual KPPPA (Agung Budi S. AP. MH)

Setelah pembukaan, dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi, adapun materi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

Materi I & II: Internet & Tehnologi Materi dan Penggunaan Media Sosial & Platform Digital oleh Anak  Konsekuensi (Candu, Jejak Digital, Privasi, Trending Topic) oleh Widuri ICT Watch.
Menjelaskan tentang apa itu internet, media social dampak positif dan negatif berinternet dan bagaimana metode menggunakan internet yang aman bagi anak. Yaitu dengan mengaktifkan google save, dan juga dengan melaporkan setiap konten negative atau yang mengandung eksploitasi seksual anak.

Materi III: Peran Orang Tua dan Guru, Komunitas dalam Mencegah Dampak dari Media Sosial dan Digital Platform oleh Umi Farida.
Pada materi ini peserta dikenalkan tentang dampak positif dan dampak negative dari internet dan tindakan apa yang harus dilakukan oleh masing-masing pemangku kepentingan dalam mencegah dan menangani dampak dari media sosial dan digital platform. Diantaranya melalui:
1. Orang tua melakukan pengawasan, pembimbingan dan memberikan contoh pada anak terkait bagaimana berinternet yang bertanggung jawab dan aman;
2. Guru dan sekolah membekali para pendidik dan siswanya dengan pengetahuan dan kemampuan literasi digital. Serta mempersiapkan lingkungan sekolah dengan peraturan yang telah disepakati bersama agar siswa dapat mengakses internet aman;
3. Pemerintah, mendukung perlindungan anak di ranah online.
Membuat kebijakan pengembangan kapasitas masyarakat dalam bidang literasi digital perlu disusun dan diterapkan, agar masyarakat, khususnya orang tua, paham atas pentingnya isu terkait perlindungan anak di ranah online; dan
4. Komunitas sebagai fasilitator Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, Forum Anak, Relawan TIK dan sebagainya untuk dapat mendampingi lingkungan dan melakukan edukasi terkait dunia digital kepada masyarakat.

Selain itu peserta juga diberikan 7 tips atau langkah pengasuhan diera digital, yaitu:
1. Menjaga komunikasi dengan anak
2. Membekali diri dan terus belajar
3. Gunakan aplikasi Pengawas Aktivitas Anak di Internet (Parental Control)
4. Diskusikan aturan dasar terkait internet di rumah
5. Menjadi teman dan ikuti anak di media social
6. Jelajahi, berbagi dan merayakan bersama anak
7. Menjadi panutan pelaku digital yang baik

Materi IV: Pendampingan Hukum anak-anak sebagai akibat dari Media Sosial dan Digital Platform.
Menjelaskan beberapa Undang-Undang yang memberikan perlindungan pada anak yang berhadapan dengan hukum, diantaranya:
1. Konvensi Hak Anak yang menjelaskan tentang prinsip- prinsip hak anak, diantaranya:
(1) Nondriskriminasi,
(2) Kepentingan Terbaik Anak,
(3) Hak anak terhadap, kelangsungan hidup dan perkembangan,
(4) Menghormati pendapat anak.

Materi V: Situasi Eksploitasi Seksual Anak Online oleh Andy Ardian
Menjelaskan tentang definisi eksploitasi seksual anak online, yaitu berbagai bentuk kekerasan seksual anak yang terjadi pada kondisi online, dengan bentuk-bentuk tindakannya antara lain;
(1) Materi yang mengandung eksploitasi seksual anak (seperti anak menjadi obyek pornografi),
(2) Grooming online untuk tujuan seksual adalah sebuah proses untuk menjalin atau membangun sebuah hubungan dengan seorang anak melalui penggunaan internet atau tekhnologi digital lain untuk memfasilitasi.
(3) Sexting yaitu pembuatan gambar seksual sendiri, atau penciptaan, pembagian, dan penerusan gambar telanjang atau nyaris telanjang yang menggoda secara seksual melalui telepon genggam dan/atau internet.
(4) Pemerasan Seksual yaitu ancaman penyebaran materi photo atau video korban (yang dibuat sendiri) dengan harapan mendapatkan imbalan seks, uang atau keuntungan lain dari korban.
(5) Siaran Langsung kekerasan seksual pada anak yaitu permintaan untuk live di internet dalam posisi telanjang atau melakukan aktifitas seksual yang merupakan paksaan terhadap seorang anak untuk orang lain yang jaraknya jauh.

Selain itu juga menjelaskan hak Anak yang berhadapan dengan hukum:
(1) Pasal 37: Berhak untuk tidak dihukum secara kejam atau disiksa. Juga berhak untuk tidak dipenjarakan Bersama tahanan dewasa, (2) Pasal 40: Berhak menerima bantuan bila membela diri dalam pengadilan. Jika melanggar hukum, umurnya harus dijadikan pertimbangan.
2. UU Perlindungan Anak, menjelaskan hak anak yang berhadapan dengan hukum pada (pasal16): (1) Memperoleh Perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi; (2) Memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum; dan (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
3. Menjelaskan tentang UU Nomor 11 Tahun 2012 sistem peradilan pidana anak, dimana beberapa hal yang penting bagi anak yang berhadapan dengan hukum, diantaranya:
– Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif (Pasal 5).
– Keadilan Restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Diversi
– Diversi, pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
– Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan
– Dengan syarat: Ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
– Pertimbangan Mengapa Diversi Penting: (1) Kepentingan korban; (2) Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; (3) Penghindaran stigma negatif; (4) Penghindaran pembalasan; (5) Keharmonisan masyarakat; dan (6) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Link Materi Sosialiasasi: http://bit.ly/TemananakPontianak

Penulis: Umi Farida
Penyunting: Neny Sembiring

ECPAT IndonesiaWorkshop Pencegahan dan Penanganan Eksploitasi Seksual Anak di Internet #internetaman

One Comment on ““Workshop Pencegahan dan Penanganan Eksploitasi Seksual Anak di Internet #internetaman”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.