Workshop dan Pelatihan Pembentukan Desa Bebas dari Pornografi Anak di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah

BeritaKomentar

Agenda ketiga Workshop dan Pelatihan Pembentukan Desa/Kelurahan Bebas dari Pornografi Anak kerjasama ECPAT Indonesia dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan di Kabupaten Kota Waringin Barat pada tanggal 6-8 Agustus 2019. Pada workshop dan pelatihan tersebut dihadiri oleh Asdep Perlindungan Anak dari Situasi Darurat dan Pornografi Bapak Sumbono A. Md. dan Bupati Kota Waringin Barat di wakili Ir. Agus Yuono, dalam sambutannya Bupati Kota Waringin Barat menyatakan bahwa situasi dan kondisi yang terjadi saat ini bahwa pornografi mudah diakses oleh anak melalui media sosial, sehingga penting bagi masyarakat untuk mengetahui jikalau saat ini Indonesia telah memiliki Undang-undang yang mengatur tentang pornografi yaitu Undang-undang No 44 Tahun 2008, dimana pornografi didefinisikan sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai  melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Bupati Kota Waringin Barat menghimbau pada masyarakat jika ada kasus pornografi untuk proaktif melaporkan pada pihak yang berwajib karena Indonesia telah mengatur hukuman bagi pelaku kejahatan pornografi anak serta mengajak tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh stakeholder di Kabupaten Kota Waringin Barat untuk mencegah terjadinya pornografi dan turut serta melindungi anak dari segala kejahatan dan kekerasan sehingga anak dapat tumbuh kembang dengan situasi aman dan nyaman.

Sambutan Sekaligus Membuka Acara Workshop
Pembentukan Desa Bebas dari Pornografi Anak di Kota Waringin Barat

Workshop Pembentukan Desa Bebas dari Pornografi Anak

Workshop Pembentukan Desa/Kelurahan Bebas dari Pornografi Anak yang dilaksanakan di Hotel Swissbell di Kota Waringin Barat diikuti oleh peserta dari 11 Desa/Kelurahan dan 4 dari perwakilan Pemerintah Kecamatan, diantaranya: Desa Natai Raya, Desa Pasir Panjang, Desa Pangkalan Satu, Kelurahan Madurejo, Kelurahan Mendawai Seberang, Kelurahan Sidorejo, Desa Kumpay Batu Atas, Kelurahan Baru, Kelurahan Raja, Desa Purbasari, Kecamatan Selatan, Kecamatan Waringin Lama, Kecamatan Kumai, Desa Raja Sebrang, Kecamatan Pangkalan Lada.

Adapun target dari dilaksanakan workshop ini untuk mensosialisasikan Pedoman Desa/Kelurahan Bebas Pornografi dan untuk meningkatkan kapasitas msyarakat dalam memahami sistem perlindungan anak bebas dari pornografi anak.

Foto Bersama Peserta Workshop Pencanangan Desa/Kelurahan Bebas dari Pornografi di Kabupaten Kota Waringin Barat

Pelatihan Pembentukan Desa Bebas dari Pornografi Anak

Pelatihan Pembentukan Desa/Kelurahan Bebas Pornografi Anak di Kabupaten Kota Waringin Barat di laksanakan selama dua hari yaitu pada tanggal 7-8 Agustus 2019 di hotel Swissbell Pangkalan Bun – Kota Waringin Barat. Pada pelatihan ini dihadiri oleh Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Situasi Darurat dan Pornografi KPPPA bapak Sumbono dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun dua Desa yang terlibat sebagai peserta yaitu Desa Pasir Panjang dan Desa Pangkalan Satu.

Adapun peserta pelatihan yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 30 peserta, diantaranya: Kepala Desa, Bendahara Desa/Kelurahan, Perangkat (pemerintah) desa/kelurahan – RT dan RW, Badan Musyawarah Desa (BPD), Ketua Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (PATBM), Tokoh masyarakat, Tokoh agama, Perwakilan guru BK, Bhabinkantibmas, PKK, Forum anak, Karang Taruna, SKPD.

Beberapa hal penting yang dihasilkan dari Pelatihan Pembentukan Desa Bebas Pornografi Anak adalah:

  1. Membuat pemetaan situasi dan kondisi Desa dengan mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang ada di masing-masing desanya. Adapun hambatan yang ditemukan di Desa Pangkalan Satu antara lain kecenderungan anak lebih senang bermain HP dan kurangnya pengetahuan orang tua dan anak tentang bahaya pornografi anak, sedangkan peluang yang ditemukan yaitu anak-anak antusias belajar seni budaya lokal, banyak muncul atlit pencak silat dari kalangan anak-anak. Sementara itu di Desa Pasir Panjang menemukan beberapa hambatan diantaranya undangan yang tidak semua hadir, sehingga pengambilan keputusan tidak maksimal, sehingga tidak semua aspirasi tertampung dan data desa yang belum ter-update mengingat jangkauan wilayah sangat luas, sedangkan kekuatan yang ditemukan yaitu memiliki fasilitas yang memadai dan tersedianya sumber daya manusia yang bagus serta adanya sumber dana yang akan membiayai program kegiatan.
  2. Membuat Peta Desa, yaitu sebuah gambaran peta yang mengidentifikasi daerah-daerah yang dianggap rentan bagi anak terpapar pornografi dan menjadi korban pornografi anak.
  3. Membuat rencana tindak lanjut mewujudkan Desa/Kelurahan bebas dari pornografi anak. Misalnya Desa Pangkalan Satu berencana membuat Peraturan Desa tentang perlindungan anak dari pornografi anak dan menghidupkan kesenian daerah (Reog dan Kuda Lumping) Seni bela diri (pencak silat) dan di Desa Pasir Panjang merencanakan membuat Perdes tentang Desa bebas dari pornografi anak dan musrembang Desa yang meibatkan partisipasi anak.

Penulis : Umi Farida (Asisten Program Manager)

ECPAT IndonesiaWorkshop dan Pelatihan Pembentukan Desa Bebas dari Pornografi Anak di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.