PELATIHAN HAKIM – MEMBANGUN KAPASITAS HAKIM DALAM MENGADILI TPESA

Berdasarkan data dari pemantauan media ECPAT Indonesia pada bulan September hingga November 2016 lalu, ditemukan 24 kasus eksploitasi seksual anak dengan korban sebanyak 335 dengan presentasi 55% anak perempuan dan 45% anak laki-laki. Angka tersebut meningkat cukup signifikan di tahun 2018 dengan tercatatnya 1685 anak-anak yang telah menjadi korban dari eksploitasi seksual, yang mana 77%nya teridentifikasi anak perempuan dan 33% nya anak laki-laki. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), menyebutkan bahwa pada awal tahun 2019 ini tercatat 20 anak korban eksploitasi seksual yang mayoritasnya berada di usia pelajar.

Maraknya kasus eksploitasi seksual anak yang terjadi juga dipicu dari perkembangan teknologi yang cukup signifikan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh yayasan SAMIN dan Terre des Hommes di tahun 2018 lalu, tingginya penggunaan internet oleh anak mempengaruhi peningkatan kasus eksploitasi seksual, terlebih lagi anak-anak mulai diperkenalkan media online sejak usia dini, antara 5-10 tahun. Dari 850 responden anak yang tersebar di Yogyakarta, Sleman, Bantul, Solo, Semarang, Bandung, Jakarta dan Mataram, 30% diketahui mengirimkan foto dan video porno kepada orang-orang yang tidak dikenal, orang lebih tua, teman dan pacar, sedangkan 4%nya mengaku menyimpan bila mendapatkan gambar/foto dan video porno yang didapatkan dari media sosialnya (covesia.com). Di samping itu, menurut Ari Dono, sebagai Kepada Badan Reserse dan Kriminal Polri Komisaris Jenderal Polisi, setiap harinya terdapat lima anak yang menjadi korban dari eksploitasi seksual (republika.co.id). Selain itu, tak jarang pelaku eksploitasi seksual sebelumnya merupakan korban. Pengalamannya menjadi korban eksploitasi seksual mendorongnya sebagai pelaku (tempo.co).

Untuk mencegah siklus tersebut, penting untuk memperlakukan korban dengan adil dan melindunginya, salah satunya melalui restitusi. Restitusi sebagai sebuah tindakan yang diamanatkan dalam UU No. 35 tahun 2014 adalah pengajuan sejumlah ganti rugi yang dibebankan ke pelaku kejahatan. Hak ganti rugi berupa materil dan imateril yang diderita korban atau ahli warisnya (hukumonline.com). Meskipun sudah diatur dalam undang-undang, dalam pelaksanaannya, pengajuan restitusi masih kurang maksimal. Mekanisme dan implementasi dari pengajuan restitusi pun masih belum disosialisasikan secara menyeluruh, terutama kepada aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa dan hakim. Selain restitusi, dalam proses, prosedur dan keputusan pengadilan ditemukan masih banyak ketidakberpihakan kepada korban serta keluarga korban.

Ketidakberpihakan yang terjadi seperti penegakan hukum yang tidak maksimal dalam penanganan kasus eksploitasi seksual anak, mulai dari aparat hukum yang tidak maksimal dalam melakukan penyelidikan, perspektif aparat penegak hukum yang masih kurang terhadap isu eksploitasi seksual anak, serta penggunaan undang-undang yang tidak maksimal dan kurang tepat. Oleh karena itu, penting bagi polisi, jaksa dan hakim untuk saling bersinergisasi dalam menuntut dan melindungi korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (TPESA).

Dengan demikian, ECPAT Indonesia bersama dengan Indonesia Judicial Research Society (IJRS) melalui program Down to Zero akan menyelenggarakan sebuah pelatihan online yang melibatkan hakim dengan judul “Pelatihan Online: Membangun Kapasitas Hakim dalam Mengadili Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (TPESA)”. Pelatihan ini merupakan keberlanjutan dari kerjasama antara ECPAT Indonesia dengan Lembaga Pendidikan Polisi Republik Indonesia (2016) dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia (2018) dalam meningkatkan kapasitas dalam menangani kasus eksploitasi seksual. Untuk memperkaya masukan terhadap kebutuhan pelatihan, perlu adanya keterlibatan Pusat Pendidikan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Widyaiswara dan Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI.

Masukkan kata kunci pencarian...