PELATIHAN PELAYANAN TERPADU EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK

Eksploitasi Seksual Anak (ESA) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi anak yang mendasar yang banyak terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Diperkirakan oleh PBB, lebih dari 150 juta anak perempuan dan 73 juta anak laki-laki mengalami pemerkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual termasuk ESA setiap tahunnya. Di Indonesia sendiri, berdasarkan data kasus pengaduan anak berdasarkan klaster perlindungan anak oleh komisi perlindungan anak Indonesia, dari tahun 2011 sampai dengan 2019 tercatat sebanyak 2.385 anak Indonesia menjadi korban trafficking dan eksploitasi, termasuk di dalamnya eksploitasi anak.

Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual akan menghadapi persoalan yang kompleks di kemudian hari. Kekerasan fisik yang dialami bersamaan dengan eksploitasi seksual terhadap anak dapat mengakibatkan luka, rasa sakit dan rasa takut. Di samping itu, anak-anak juga lebih rentan terhadap infeksi menular seksual dan kemungkinan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Selain berdampak pada kesehatan secara fisik, eksploitasi seksual yang dialami oleh anak juga akan membawa masalah psikologis yang cukup serius. Eksploitasi seksual dapat menimbulkan rasa bersalah, rasa rendah diri dan depresi. Kasus yang dialami oleh korban ESA dapat menimbulkan perasaan tidak berharga, yang mengakibatkan perilaku menyakiti diri, termasuk di dalamnya overdosis, percobaan bunuh diri, dan gangguan makan. Selain masalah hukum dan kesehatan, anak korban eksploitasi seksual juga seringkali menghadapi persoalan sosial seperti diusir dari lingkungan, dikucilkan oleh teman sebaya, dikeluarkan dari sekolah dan putus sekolah.

Anak-anak korban eksploitasi seksual mengalami kesulitan dalam membentuk hubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Tindakan eksploitasi seksual yang mereka alami memberikan dampak berkurangnya rasa percaya diri atau harga diri. Anak cenderung mengalami kesulitan saat harus berinteraksi dengan lingkungan, baik dari segi komunikasi maupun penyesuaian dirinya. Dengan kondisi yang demikian, anak cenderung menjadi menarik diri dari lingkungan sekitar.

Eksploitasi seksual sendiri sudah akan menimbulkan trauma tersendiri bagi anak korban. Jika ditambah lagi dengan persoalan-persoalan yang harus mereka hadapi sebagai dampak eksploitasi, tentu akan sulit jika harus dihadapi tanpa bantuan dan layanan dari orang-orang sekitar dan pihak-pihak yang berwenang. Untuk itu diperlukan suatu sistem layanan dan pendampingan yang baik dan menyeluruh dari pihak-pihak multidisiplin terkait untuk membantu anak korban menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi, pulih dan bisa kembali ke sosial masyarakatnya, karena penanganan dan pelayanan yang tidak tepat bisa saja akan berakhir pada timbulnya trauma mendalam dan berkelanjutan pada anak korban.

Sejak awal reformasi, yaitu awal tahun 2000 berbagai kebijakan dengan berbagai model telah digagas untuk menjawab kompleksitas kebutuhan anak korban kekerasan yang bersifat multidimensi. Karena kondisi korban membutuhkan respon kesehatan, hukum, dan psikososial. Hal tersebut juga tertuang dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 59 dimana tertulis perlindungan khusus bagi anak sebagai korban eksploitasi seks komersial anak dilakukan melalui pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, Lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Pelayanan untuk korban yang multidimensi tersebut membutuhkan tata kelola keterpaduan antar institusi penyedia layanan, baik pemerintah, non pemerintah dan swasta. Tata kelola antar berbagai unit pelayanan beserta institusi penanggung jawab membutuhkan upaya advokasi  yang menyeluruh dan terus menerus untuk menjaga ketersediaan pelayanan dan mutu pelayanan yang baik untuk korban, termasuk penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan petugas, dan kualitas petugas, serta mekanisme rujukan (referral system) yang menjamin keterpaduan layanan.

Untuk menjamin terlaksananya proses pelayanan terpadu bagi anak-anak korban eksploitasi seksual, perlu dilakukan usaha strategis, terus menerus serta komprehensif dengan melibatkan seluruh pihak terkait. Sebagai langkah pertama yang dapat kita lakukan untuk terjaminnya pelayanan terpadu tersebut adalah dengan meningkatkan kapasitas profesional pemberi layanan bagi anak korban eksploitasi seksual serta memperkuat koordinasi antar pemberi layanan untuk mengantisipasi timbulnya trauma berulang pada anak korban. Untuk itu, ECPAT Indonesia bersama Aliansi Down to Zero akan mengadakan Pelatihan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu bagi Anak Korban Eksploitasi Seksual yang akan mengundang para profesional pemberi layanan dari 8 kota / kabupaten wilayah dampingan Down to Zero.

Modul Pembelajaran

Expand All
Modul Pelajaran Content
0% Complete 0/1 Steps
Modul Pelajaran Content
0% Complete 0/1 Steps
Modul Pelajaran Content
0% Complete 0/1 Steps
Modul Pelajaran Content
0% Complete 0/1 Steps
Modul Pelajaran Content
0% Complete 0/1 Steps
Modul Pelajaran Content
0% Complete 0/1 Steps
Modul Pelajaran Content
0% Complete 0/1 Steps
Modul Pelajaran Content
0% Complete 0/1 Steps

Masukkan kata kunci pencarian...