PELATIHAN PEMBENTUKAN DESA BEBAS DARI PORNOGRAFI ANAK

Data APJII menyebutkan terdapat 14 juta anak-anak usia 14 hingga 18 tahun telah aktif di media sosial, bahkan menurut APJII selama tahun 2011 hingga 2019, pornografi dan cyber-crime menempati peringkat ke-3 kasus pengaduan anak, yakni sebanyak 3922 kasus.[1] Data tersebut selaras dengan hasil survei nasional Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang dilakukan di situasi pandemi Covid-19 antara tahun 2000-2021, menunjukkan 22 persen anak Indonesia masih melihat tayangan tidak sopan. Tayangan tidak sopan tersebut meliputi tayangan atau konten yang bermuatan poronografi dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia.[2]

Sementara itu hasil pemantauan Interpol dan Polri menemukan rata-rata 25 ribu aktivitas di internet terkait pornografi anak yang berasal dari wilayah Indonesia. Aktivitas itu berupa pengunduhan maupun pengunggahan konten pornografi anak. Bahkan awal Maret 2017 Polda Metro Jaya membongkar jaringan pelaku pelecehan seksual anak yang saling bertukar konten pornografi anak di sebuah grup facebook bernama Lolly Candi yang memiliki anggota 7000 lebih dari pemilik akun asal Indonesia dan luar negeri. [3]

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sebagai Lembaga negara juga ikut ambil bagian bekerja sama dengan lembaga pemantau dan analisis media daring (Katapedia), pada September-November 2016, yang menemukan ada 1.200 cuitan di twitter mengenai pronografi anak. Begitupun dengan hasil temuan assesment yang dilakukan KPPPA bekerjasama dengan ECPAT Indonesia di 3 Kelurahan pada tahun 2018, yaitu Kampung Maluang (Kalimantan Timur), Kelurahan Maccini Parang (Sulawesi Selatan) dan Kelurahan Nunhila (Nusa Tenggara Timur), yang menunjukkan adanya kerentanan anak terpapar konten pornografi baik dari konten yang langsung diakses anak, pengaruh teman sebaya maupun ajakan dan pengaruh orang dewasa.

Adanya fakta dimana anak-anak dapat mengakses konten pornografi melalui internet, menunjukkan bahwa kejahatan terhadap anak telah beradaptasi menggunakan platform yang saat ini banyak di akses oleh anak-anak yaitu internet (dunia maya). Untuk itu KPPPA menganggap penting harus hadir memberikan perlindungan kepada anak-anak.

Dalam hal ini KPPPA bekerjasama dengan ECPAT Indonesia sejak tahun 2018, telah berhasil menyusun Pedoman Desa/Kelurahan Bebas dari Pornografi. Pedoman tersebut disusun berdasarkan hasil assesmen ditingkat kelurahan/desa, yang melibatkan stakeholder desa/kelurahan, organisasi masyarakat dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Hingga ditahun 2019 KPPPA dengan ECPAT Indonesia telah membentuk dan mendampingi 9 Desa/Kelurahan yang telah mendeklarasikan menjadi Desa bebas dari pornografi anak. Dimana Desa-Desa tersebut bersama masyarakat bahu membahu membangun sistem pencegahan dan penanganan serta perlindungan anak dari pornografi.

Berdasarkan pada keberhasilan tersebut KPPPA dengan ECPAT Indonesia kembali akan melanjutkan program kerjasama di tahun 2021 dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Pornografi anak di Indonesia, dengan membangun sistem perlindungan anak dari bahaya pornografi berbasis Desa/Kelurahan.


[1] https://aptika.kominfo.go.id/2020/02/kpai-pornografi-dan-cyber-crime-masuk-tiga-besar-pengaduan-anak/

[2] https://nasional.kompas.com/read/2020/08/16/11564091/kpai-22-persen-anak-menonton-tayangan-bermuatan-pornografi-saat-pandemi?page=all

[3] https://tirto.id/tiap-hari-ada-25-ribu-aktivitas-pornografi-anak-di-indonesia-cmQP

Masukkan kata kunci pencarian...