Pelatihan Training of Trainer (TOT) Pembentukan Wisata Pedesaan Ramah Anak Bebas dari Kekerasan dan Eksploitasi

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia telah menurunkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia. Menurut Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto “pariwisata merupakan sektor yang paling berat terdampak akibat pandemi Covid-19. Selama ini sumbangan sektor pariwisata terhadap devisa negara mencapai 15 miliar dollar AS per tahunnya. Namun karena pandemi, devisa dari sektor ini turun drastis hingga 90 persen karena jumlah turis yang berkunjung yang sangat sedikit”[1].

Padahal, kunjungan wisatawan mancanegara merupakan salah satu sumber cadangan devisa bagi Indonesia. Seperti diketahui bersama, perolehan devisa negara dari pariwisata dari disetiap tahun tercatat sangat besar, bahkan menduduki peringkat kedua setelah pendapatan devisa dari sector industry kelapa sawit. Di tahun 2016 sektor pariwisata berhasil mengumpulkan jumlah devisa sebesar US$ 13,568 miliar, di tahun 2017 sekitar US$ 16,8 miliar kemudian di tahun 2018 menjadi US$ 20 miliar,[2]  dan di sepanjang tahun 2019 sedikit menurun menjadi US$ 19,7 miliar.

World Bank mencatat investasi di pariwisata sebesar US$ 1 juta mampu mendorong 170% dari PDB. Angka tersebut adalah angka tertinggi dari devisa suatu industri disebuah negara, dengan demikian industri pariwisata mampu menggerakkan semua sector usaha, baik kecil, menengah seperti kuliner, cinderamata, transportasi serta industry besar seperti penerbangan, perhotelan dan lainnya.[3]

Menurut John M. Bryden (1973) dalam Abdurrachmat dan E Maryani (1998: 79), dampak positif bisnis pariwisata tidak hanya tentang penambahan pundi-pundi devisa negara, tetapi ada keuntungan lain yang diperoleh negara misalkan pariwisata telah berhasil membantu penyebaran dan pemerataan pembangunan, menciptakan lapangan pekerjaan, memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat, karena tuntutan profesionalitas pelayanan wisata pendidikan dan keterampilan warga masyarakat menjadi meningkat dan wisata juga telah menjadi wadah interaksi dan pertukaran budaya antar negara sehingga meningkatkan wawasan internasional warga masyarakat.

Namun bukan berarti bisnis pariwisata tidak memiliki sisi gelap, Dr. Ahmad Sofian pada Desember 2017, menyatakan dalam artikelnya yang berjudul “Penegakan Hukum Wisatawan Pelaku Kejahatan Seksual Anak”, bahwa praktek kekerasan dan eksploitasi seksual anak yang dilakukan sejumlah wisatawan berlangsung disejumlah destinasi wisata, menurutnya para pelaku ini memanfaatkan fasilitas pariwisata untuk melangsungkan praktek pelanggaran hukum tersebut.  Sejalan dengan itu, hasil penelitian dan assessment yang dilakukan oleh ECPAT Indonesia bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)  tahun 2016-2017 di sepuluh (10) destinasi wisata yaitu Pulau Seribu (DKI Jakarta), Karang Asem (Bali),  Gunung Kidul (Yogyakarta), Garut (Jawa Barat), Bukit Tinggi (Sumatera Barat), Toba Samosir dan Teluk Dalam (Sumatera Utara) menunjukkan adanya praktek kekerasan dan eksploitasi seksual yang dilakukan oleh sejumlah wisatawan terhadap anak-anak. Hasil penelitian itu seolah mengkonfirmasi penelitian yang dilakukan ECPAT Indonesia pada tahun 2015, di tiga lokasi wisata yaitu Lombok (NTB), Kefamenahu (NTT) dan Jakarta Barat (DKI Jakarta). Di tiga lokasi tersebut juga ditemukan kasus-kasus kekerasan dan eksploitasi seksual anak yang dilakukan oleh wisatawan.

Fakta-fakta kerentanan anak mengalami eksploitasi seksual itulah yang membuat pemerintah membuat program kebijakan nasional “Indonesia Layak Anak”, yaitu sebuah program kebijakan pencegahan yang bersifat nasional, yang tidak hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, tetapi juga dilaksanakan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota hingga di tingkat Pemerintahan Desa/Kelurahan. Program kebijakan “Indonesia Layak Anak” ini terdiri dari 5 kluster, diantaranya; klaster 1, pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak, kluster 2 pemenuhan hak anak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kluster 3 pemenuhan hak anak atas Kesehatan dan kesejahteraan, kluster 4 pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, kluster 5 perlindungan khusus anak. Dimana terkait dengan perlindungan anak dari eksploitasi seksual masuk dalam kategori kluster ke 5.

Latar belakang inilah yang menjalin KPPPA bersama ECPAT Indonesia bekerja bersama-sama di tahun 2018 untuk melakukan upaya preventif dengan merumuskan “Panduan Wisata Pedesaan Ramah Anak Bebas dari Kekerasan dan Eksploitasi”, panduan ini diharapkan menjadi strategi sistemik yang dapat digunakan oleh desa-desa dan kelurahan-kelurahan di daerah wisata untuk membebaskan daerahnya dari tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap anak.

Sebagai tindak lanjut dari program itu, KPPPA dan ECPAT Indonesia akan melakukan pelatihan TOT bagi fasilitator PATBM tentang Pembentukan Wisata Pedesaan Ramah Anak Bebas dari Kekerasan dan Eksploitasi.


[1] https://money.kompas.com/read/2020/09/25/135500926/akibat-pandemi-pendapatan-devisa-sektor-pariwisata-turun-hingga-90-persen
[2] Pariwisata Jadi Andalan Penyumbang Devisa US$ 20 Miliar, https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3844660/pariwisata-jadi-andalan-penyumbang-devisa-us-20-miliar
[3] Tiga Tahun Jokowi-JK, Pariwisata Sumbang Devisa Terbesar Kedua, https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3687715/tiga-tahun-jokowi-jk-pariwisata-sumbang-devisa-terbesar-kedua

a

Masukkan kata kunci pencarian...