Konsultasi Nasional tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak

SHARE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Jakarta – ECPAT Indonesia melakukan kegiatan Pertemuan Konsultasi Nasional (National Consultative Meeting) membahas hasil temuan lapangan penelitian tentang ESKA di tiga lokasi yakni Jakarta Barat, Lombok, dan Timor Tengah Utara. Acara ini berlangsung pada Hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 bertempat di ruang rapat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlingungan Anak (KPPPA) Jakarta Pusat. Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan dari pemerintahan pusat maupun daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, akademisi, dan beberapa narasumber ahli di bidang perlindungan anak.

Pertemuan ini bertujuan untuk membahas hasil penelitian berjudul “Eksploitasi Seksual Komersial Anak dan Trafiking Anak: Studi di Jakarta Barat, Lombok, dan Timor Tengah Utara”

Penelitian tersebut diselenggarakan oleh konsorsium yang terdiri dari Plan Indonesia, ECPAT Indonesia, dan Terre Des Hommes. Lokasi penelitian yang dipilih mewakili karakteristik wilayah urban, wilayah destinasi pariwisata, dan wilayah rural atau perdesaan.

Tujuan penelitian adalah pertama, memberikan pemahaman secara komprehensif tentang situasi Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di tiga lokasi yang berbeda. Kedua, menyediakan evidence-based untuk keperluan advokasi berdasarkan respon pemerintah daerah terhadap isu dan permasalahan ESKA serta melihat pelaksaan mekanisme dan struktur operasional perlindungan anak yang ada di tiap daerah.

Pertemuan konsultatif merupakan salah satu tahapan penelitian yang bertujuan untuk menampung masukan  dari berbagai pihak terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. Melalui kegiatan tersebut diharapkan diperoleh masukan dan kritik terhadap laporan penelitian yang sedang digarap. Tahapan selanjutnya adalah finalisasi laporan penelitian, diseminasi hasil penelitian, dan terakhir publikasi serta advokasi hasil penelitian.

Acara dimulai dengan penjelasan umum mengenai kegiatan penelitian dan tahapan-tahapan yang sudah dilalui, dan sasaran yang ingin diraih dari pertemuan konsultatif. Setelah itu dilanjutkan dengan paparan temuan lapangan oleh Kordinator ECPAT Indonesia, DR Ahmad Sofian.

Beberapa Fakta Tentang ESKA saat ini adalah sebagai berikut:

  • Tidak ada statistik nasional yang menggambarkan penyebaran dan jumlah ESKA di Indonesia
  • Tidak ada sistem yang merespon kasus-kasus ESKA terutama di tingkat komunitas
  • Tren yang mengalami metamorfosis
  • Keterlibatan anak-anak (kelompok sebaya dalam proses rekrutmen)
  • Penegak hukum tidak responsif tetapi reaktif

Temuan Jakarta Barat

  • Secara historis Jakarta Barat telah menjadi tempat beroperasinya tempat pelacuran
  • Ditemukan prostitusi di salon, SPA, Karaoke, dan Prostitusi di Rel Kereta
  • Ditemukan prostitusi online yang memanfaatkan sosial media seperti Facebook, Twitter, aplikasi random chat serta game online

Temuan Lombok:

  • Adanya anak-anak lokal Lombok yang menjadi korban prostitusi anak di fasilitas-fasilitas wisata
  • Adanya anak-anak luar Lombok yang menjadi korban prostitusi anak dan diduga korban traffiking dengan bujuk rayu dan iming-iming pekerjaan dan gaji tinggi
  • Adanya “desa prostitusi” (marak kegiatan prostitusi) yang juga turut melibatkan anak-anak dalam bisnis ini.

Temuan Timor Tengah Utara (TTU)

  • Ditemukannya kasus ESKA di Kota Kefamenanu
  • Prostitusi di wilayah perbatasan

Temuan umum

  • Tidak ada data nasional yang menghitung populasi anak-anak yang dilacurkan ini (ESKA), tetapi di tingkat lokal atau daerah, terdapat beberapa lembaga yang merintis pendataan mengenai anak-anak korban ESKA seperti misalnya di Lombok ada LPA NTB dan LBH Apik. Demikian juga misalnya peran ada juga P2TP2A yang di beberapa daerah berjalan baik.
  • Keterlibatan teman sebaya dalam proses rekrutmen. Temuan ini menegaskan adanya peran teman sebaya dalam mempengaruhi maupun memberi iming-iming kepada calon korban. Dalam hal ini, ditemukan juga keterlibatan teman tersebut dalam jaringan bisnis dengan cara diberi komisi oleh pelaku.
  • Peran orang tua dan kerabat dekat korban dalam proses rekrutmen, atau justru mengambil keuntungan “menjual” si anak. (itulah yang salah satunya ditemukan di WG di Lombok Tengah). Didaerah Batulayar juga ditemukan kasus serupa.
  • Masyarakat apatis, permisive, atau sebenarnya kebingungan merespon fenomena yang terjadi. Contoh ketika mengetahui misalnya ada anak tetangganya yang kerja di kafe, padahal umurnya baru 14 ahun misalnya, mereka kebingunan harus berbuat apa. Artinya belum ada mekanisme kontrol sosial yang berjalan di situ.
  • Komitmen pemerintah daerah di antaranya sudah terlihat dari adanya Perda Perlindungan Anak, termasuk Perda Pendewasaan Usia Perkawinan (di NTB).Namun demikian, perda tersebut masih perlu dilengkapi dengan petunjuk teknis sehingga dapat lebih operasional.
  • Peran Pemerintah Desa kami melihat belum ada. Padahal dana desa kan banyak. Bisa dimanfaatkan untuk program-program perlindungan anak. Untuk edukasi mengenai bahaya ESKA, seks bebas, narkoba, dan sebagainya. Di salah satu Desa di Batulayar itu kita temukan sudah ada desa yang punya semacam Tim Reaksi Cepat anak putus sekolah. Tetapi kan SDM nya perlu dilatih. Bagaimana dalam Musrenbangdes persoalan-persoalan ini bisa diangkat dan dicarikan solusinya. Saya kira peran pemerintah bisa masuk di situ. Peningkatan kapasitas.

Tanggapan

Prof Irwanto dalam tanggapannya mengatakan, kita sudah menangani persolan ESKA ini selama hampir 20 tahun, tetapi permasalahannya seolah tidak pernah selesai. Hal ini meurut Prof Irwanto, salah satunya disebabkan karena visi pembangunan kita selama ini belum memikirkan dengan serius dampak dan pengaruhnya pada anak-anak. Padahal menurutnya, apapun yang kita lakukan saat ini dampaknya akan dirasakan pada anak-anak.

Selanjutnya secara kritis Prof Irwanto mempertanyakan apa tujuan spesifik yang ingin dicapai oleh penelitian ini.“Apakah untuk menyelesaikan masalah? Saya rasa tidak segampang itu.Jika pun iya, Pertanyaannya kemudian ialah dengan cara apa?”

Pertanyaan tersebut dijawab sendiri oleh Prof Irwanto dan mengatakan bahwa setidaknya ada opsi penanganan yakni sasar langsung pelaku bisnisnya, dan menambahkan bahwa cara ini sangat susah (Kita tau dong bisnis seperti ini terselubung, di bawah tanah, banyak yang berkepentingan, ada oknum dan sebagainya).

Cara kedua adalah menyerang penyebab-penyebab yang menjadi faktor pendukung terjadinya ESKA.

“Saya kira kita ada pada pilihan yang kedua. Kita habisi sebab-sebab yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan masalah ini. Misal dengan meningkatkan usia perkawinan. Pemerintah Lombok dalam hal ini sudah berbuat sesuatu: Perda Peningkatan Usia Perkawinan salah satu upaya pemerintah untuk menangkal sebab-sebab tidak langsung pada eksploitasi anak. KUA dibenahi, usia perkawinan betul2 diawasi dan masyarakat diedukasi. Kemudian registrasi kependudukan KTP dan sebagainya dirapikan. Saya kira pemerintah daerah sedang melakukan hal ini. selanjutnya misal mobilisasi besar-besaran beasiswa bagi orang miskin. Anak-anak putus sekolah diberi beasiswa agar tidak terseret pada prostitusi.”

Selanjutnya soal respon dan keterlibatan pemerintah, Prof Irwanto berpendapat bahwa kita harus melakukan analisis lebih dalam. Menurutnya daerah berkepentingan terhadap pariwisata sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Demikian juga pusat berkepentingan terhadap pemasukan dari pariwisata. Tetapi jangan lupa pemerintah juga punya komitmen yang tinggi soal perlindungan anak-anak termasuk dalam proses pembangunan. Saat ini menurut Prof Irwanto, pemerintah sekarang  sudah mulai menegaskan bahwa Development Starts from Children.

Amrullah dari Plan Indonesia memberikan tanggapan dan masukan terhadap hasil penelitian. Dia menekankan perlunya pemahaman tentang norma-norma sosial (social norms) yang ada di lokasi penelitian. Apa saja yang berlaku di situ, sudah berapa lama, dan semua ini sifatnya sangat dinamis, berubah atau tidak statis. Selanjutnya Amrullah menambahkan sangat perlu untuk melihat safety nets apa saya yang ada di tempat tersebut sebagai mekanisme lokal untuk menghadapi permasalahan khususnya sola ESKA.

Setelah paparan dan tanggapan, acara dilanjutkan dengan diskusi. Peserta diminta membuat kelompok kecil untuk membahas persoalan dan masukan atau rekomendasi. Acara ditutup dengan buka puasa bersama.

Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang muncul dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

  • Membangun sistem berbasis masyarakat
  • Mendorong keterlibatan sektor swasta
  • Menyusun manual penanganan ESKA
  • Membentuk unit khusus di tingkat pusat untuk menangani ESKA (1. Memasukkannya sebagai salah satu unit kerja di Gugus Tugas Anti Trafficking, atau 2, Komite Aksi Nasional Penghapusan ESKA, kita sudah punya Komite Nasional Penghapusan Pekerja Anak)

Samsul Maarif

SHARE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Masukkan kata kunci pencarian...

Enter search keyword...