Media Briefing “Situasi Terkini Laporan Awal dan Laporan Pemerintah Tentang Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak Mengenai Perdagangan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak (OPSC) Di Indonesia”

BeritaKomentar

ok

Pada tanggal 22 November 2017, ECPAT Indonesia melakukan media briefing untuk mendesak pemerintah Indonesia segera mengeluarkan laporan awal dan laporan pemerintah (state report) dari implementasi Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak mengenai Perdagangan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak. Tenggat waktu Laporan Awal Pemerintah Indonesia kepada Komite Hak Anak PBB tentang protokol tambahan ini adalah tahun 2014, atau dua tahun setelah protokol tambahan ini diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Tambahan Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak. Artinya, Pemerintah Indonesia sudah terlambat tiga tahun dari aturan yang telah ditetapkan di dalam Protokol Tambahan ini dalam pasal 12 :

Setiap Negara Pihak harus menyerahkan, dalam waktu dua tahun setelah berlakunya Protokol ini untuk Negara Pihak tersebut, laporan kepada Komite Hak-Hak Anak yang menyediakan informasi yang komprehensif mengenai tindakan-tindakan yang diambil untuk implementasi

Dalam media briefing ini ECPAT Indonesia mengundang dua narasumber yang mengetahui implementasi dan pelaporan dari protokol tambahan ini. Narasumber pertama adalah Bapak Supriyadi W, Eddyono, dari ICJR dan yang kedua adalah Bapak Dino, perwakilan dari Kementerian Luar Negeri. Menurut Supriyadi dari ICJR, Indonesia belum sepenuhnya mengimplementasi dari apa yang ada di Protokol Tambahan ini, contohnya adalah dalam hal harmonisasi peraturan yang ada dalam protokol tambahan ini kedalam hukum Indonesia, di Indonesia belum ada hukuman bagi para pembeli seks anak, sedangkan dalam protokol tambahan disebutkan bahwa orang yang membeli seks pada anak bisa dihukum. Lalu beliau juga membahas terkait tidak adanya data yang valid mengenai berapa jumlah korban dari 3 kejahatan yang diatur dari Protokol Tambahan ini, dan yang yang terakhir Direktur eksekutif dari Lembaga ICJR ini juga menyayangkan tidak adanya mekanisme yang jelas akan ganti rugi bagi korban dari pelaku (restitusi) maupun ganti rugi dari pemerintah (kompensasi) karena tidak adanya regulasi yang jelas.

Narasumber dari Kementerian Luar Negeri yang diwakili oleh Bapak Dino menjelaskan bahwa, mereka menargetkan akhir tahun ini sudah ada draft awal dari laporan Protokol Tambahan ini. Beliau menjelaskan bahwa proses pelaporan ini masih berjalan dan memang ada beberapa hambatan seperti, kurangnya data-data terkait implementasi apa saja yang sudah dilakukan oleh kementerian terkait, karena bukan protokol tambahan mengenai perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak saja yang harus dilaporkan melainkan juga ada laporan lain dari Konvensi Hak Anak yang juga perlu dilaporkan, yaitu tentang protokol tambahan tentang Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata. Menurut Bapak Dino, Kementerian Luar Negeri juga melakukan pengumpulan data terkait implementasi Protokol Tambahan ini ke 3 daerah untuk mengetahui dan mendapatkan masukkan terkait Protokol Tambahan ini.

Diakhir media briefing ECPAT Indonesia menyampaikan harapan bahwa laporan awal dan laporan pemerintah (state report) ini bisa segera dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberi perlindungan bagi anak-anak Indonesia dari jerat Perdagangan, Prostitusi dan Pornografi.

ECPAT IndonesiaMedia Briefing “Situasi Terkini Laporan Awal dan Laporan Pemerintah Tentang Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak Mengenai Perdagangan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak (OPSC) Di Indonesia”

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *