Mendorong Penggunaan Data dalam Advokasi Pemberantasan Tindak Pidana Orang

BeritaKomentar

Institute Criminal Justice Reform (ICJR) bersama dengan WSD Handa Center menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion pada tanggal 28 September 2018 dengan judul ‘Mendorong Penggunaan Data dalam Advokasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)’. Kegiatan ini mengundang perwakilan lembaga-lembaga masyarakat seperti ECPAT Indonesia, LBH Apik, Solidaritas Perempuan, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Migrant Care, Komnas Perempuan, serta BNP2TKI dan Satgas TPPO POLRI sebagai perwakilan dari pemerintah dan lembaga hukum, dan juga perwakilan gereja. Tujuan utamanya adalah sebagai wadah saling berbagi upaya pengumpulan data yang dilakukan di lembaga masing-masing. Hal ini dilatarbelakangi dari temuan hasil penelitian ICJR dan WSD Handa Center (2017) bahwa baik pemerintah yang berkecimpung dalam gugus tugas TPPO maupun organisasi masyarakat sipil memiliki metode dan pendekatan masing-masing dalam pengumpulan dan pengelolaan data, yang mana terlihat belum adanya koordinasi praktik data yang tersinergi antara lembaga masyarakat dengan pemerintah.

Pengumpulan data sebagai upaya untuk memberantas TPPO menjadi satu hal yang penting sebab TPPO merupakan tanggung jawab semua pihak. Seperti yang tertulis dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah diamanatkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga bertanggungjawab mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang. Melalui kewajiban tersebut, Pasal 58 UU No 21 tahun 2007 mengamanatkan pembentukan Gugus Tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/ akademisi (ICJR, 2018).

Selama kegiatan FGD berlangsung, masing-masing lembaga saling berbagi praktek-praktek baik yang dilakukan dalam mengumpulkan data. Seperti misalnya, Komnas Perempuan memiliki format lembar pengaduan sendiri yang disertai dengan instrument pemantauan dan juga form consent. Dalam mengupayakan penerapan form consent yang menghargai hak korban, Komnas Perempuan mengadakan pembekalan kapasitas untuk para relawan secara berkala dan juga memiliki standar opersional prosedur dalam berinteraksi dengan korban. Lain halnya dengan SBMI, SBMI memiliki beberapa tahap dalam pencatatan data, dan terdapat pelibatan International Organization of Migration (IOM) dalam prosesnya. SBMI memiliki formulir khusus terbagi menjadi dua yakni screening form dan record form yang mana keduanya untuk mengidentifikasikan, misalnya antara buruh migran dan korban perdagangan, yang setelah itu diintegrasikan ke International Organization for Migration (IOM) untuk ditindaklanjuti kembali seperti dengan melakukan asistensi, konseling, bahkan hingga proses reintegrasi serta bantuan ekonomi. Di samping itu, BNP2TKI mengungkapkan bahwa data-data yang diterima dan bisa dipublikasi adalah data-data kuantitatif. Sedangkan ECPAT Indonesia dan Migrant Care mendapatkan data lebih banyak melalui pemantauan media yang selanjutnya disimpan di Google Drive.

Dari pertemuan ini juga ditemukan bahwa menurut Satgas TPPO, data-data terkait dengan TPPO semakin lama semakin meningkat. Hal ini diasumsikan terjadi karena semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pelaporan, sedangkan sebelumnya pelaporan lebih banyak dilakukan oleh Lembaga Masyarakat. Meskipun begitu, Komnas Perempuan mengungkapkan dibalik data-data yang ada, masih banyak data-data yang tak terlihat seperti halnya fenomena gunung es. Beberapa faktor menjadi penyebab dari kondisi ini, 1) Tidak semua lembaga terbuka, dan 2) Kesulitan resource menjadi permasalahan utama. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Solidaritas Perempuan bahwa penting untuk melihat interseksional dari sebuah masalah dengan menggali data lebih dalam lagi, dan juga data tumpeng tindih menjadi sebuah tantangan.

Pewakilan WSD Handa Center dalam forum ini juga berbagi dengan topik utama ‘Digital Security of Data’s’, sebuah pembahasan mengenai bagaimana mengelola, mengakses, serta menyimpan data di dunia digital yang aman dan nyaman. Menurut Jessie, data di dunia digital itu seperti halnya udara; kita tidak akan dapat melihat itu karena jumlahnya yang tak terhingga, persebaran yang tak terlihat dan juga sulit untuk dilacak. Tak heran, salah satu sisi negatif dari data yang ada di dunia digital adalah mudah dihack dan disalahgunakan, dan hal ini dapat terjadi hanya karena kesalahan kecil (human error), seperti misalnya mengklik link di email yang tidak dikenal (fishing camps). Data-data juga dapat dilacak melalui wifi yang digunakan di tempat umum maupun GPS handphone, yang paling aman adalah data-data yang diperoleh melalui sinyal (sms/ mms/ telfon/ dsb). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penting melihat beberapa pertimbangan ketika ingin mengkoneksikan data ke dunia digital, seperti :
1. Jenis data yang dimiliki;
2. Identifikasikan jenis data dan dampak negatif apabila kita memiliki data tersebut;
3. Siapa yang akan menanggung risikonya;
4. Pertimbangkan konsekuesi apa yang terjadi dengan data yang dimiliki.

Penulis : Safira Ryanatami

ECPAT IndonesiaMendorong Penggunaan Data dalam Advokasi Pemberantasan Tindak Pidana Orang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *