Workshop Penyusunan Pedoman Standar Penyediaan Layanan bagi Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi

BeritaKomentar

IMG_3593

KPPPA bekerja sama dengan ECPAT Indonesia menyelenggarakan workshop untuk merumuskan konten dari Pedoman Standar Layanan bagi anak korban atau pelaku pornografi dan mendiskusikan draft Pedoman Standar Layanan yang telah disusun. Kegiatan dilatarbelakangi oleh amanat Peraturan Pemerintah No.40 tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi, yang mewajibkan Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (KPPPA) membuat pedoman standar layanan khususnya bagi anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

Kegiatan yang diselenggarakan Hotel Alila ini melibatkan 66 peserta, meliputi stakeholder dari Pemerintah berjumlah 25 peserta, perwakilan dari Kelompok Masyarakat Sipil berjumlah 41 peserta. Turut dihadiri juga empat pembicara dari perwakilan Akademisi dan Kelompok Masyarakat Sipil untuk memberikan komentar awal terkait pedoman ini. Kegiatan ini diawali dengan paparan singkat dari Tim Penulis yang diwakili oleh Ichsan Gumilar (Psikolog Universitas Bina Nusantara) dan Deden Ramadani (Koordinator Riset ECPAT Indonesia). Selain itu, terdapat juga komentar dari dua pembicara, yaitu Agustin Dea Prameswari, M.Si (Kriminologi UI) dan Maria Advianti (eks Komisioner KPAI).

Setelah paparan singkat dari tim penulis dan pembicara, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi singkat dan FGD dalam masing-masing kelompok sesuai dengan isi konten dari PP No.40 tahun 2011.  Secara umum,  masukan dari peserta terkait Standar Pedoman Layanan ini adalah berkaitan dengan sasaran dari terbentuknya SPL ini. Menurut mereka, amanah PP No.40 tahun 2011 pada dasarnya mewajibkan pedoman ini dapat diterapkan oleh seluruh stakeholder di Pemerintah Pusat dan Daerah. Sedangkan dalam draft yang telah disusun, pedoman ini hanya diwajibkan untuk P2TP2A. Oleh karena itu, masukan peserta adalah memperluas jangkauan dari Pedoman Standar Layanan untuk Anak yang menjadi Korban atau Pelaku Pornografi sehingga bisa diaplikasikan oleh pemangku kepentingan di Pemerintah Pusat dan Daerah.

Berbagai masukan ini akan menjadi input bagi Tim Penulis untuk merumuskan dan mendiskusikan kembali draft Pedoman Standar Layanan untuk Anak yang menjadi Korban atau Pelaku Pornografi. Sehingga diharapkan di masa mendatang seluruh anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi mendapatkan layanan yang terbaik dari Pemerintah Indonesia.

Deden Ramadani
Koordinator Riset ECPAT Indonesia

ECPAT IndonesiaWorkshop Penyusunan Pedoman Standar Penyediaan Layanan bagi Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *