Penandatanganan MOU Kerja Sama Antara ECPAT Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia

SHARE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Pada hari ini Jumat 30 Oktober 2015, ECPAT Indonesia telah melakukan penandatanganan MOU dengan Kepolisian Republik Indonesia diwakili oleh Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polisi. MOU ini memiliki tujuan dalam meningkatkan kapasitas penyidik yang merupakan anggota Polri dalam pendidikan dan pelatihan mengenai penanganan kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak. Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polisi menyampaikan bahwasanya MOU ini merupakan salah satu bentuk pendukung SDM Polri dalam memperkuat kemampuan penyidik dalam penanganan kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak. Pelatihan ini diharapkan mampu menembus kepada level kepolisian dibagian daerah seluruh indonesia sehingga tujuan ECPAT Indonesia dalam menghapus bentuk-bentuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak dapat tercapai.

 

Kerja sama ini berangkat dari permasalahan penegakan hukum dalam penanganan kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak. Dalam kasus yang dijumpai terkait isu ESKA, regulasi yang tidak tidak tegas dalam  mengkriminalkan pelaku, serta lemahnya pengetahuan, ketrampilan dan komitmen penegak hukum dalam mengatasi masalah ini menjadi suatu kendala tersendiri.

 

Selain itu, kendala yang sering muncul adalah proses penegakan hukum yang tidak maksimal dalam penanganan kasus anak yang menjadi korban ESKA, mulai dari aparat penegak hukum yang tidak maksimal dalam melakukan penyelidikan, perspektif aparat penegak hukum yang masih kurang dalam menggunakan undang-undang yang tidak maksimal dan tidak tepat.

 

Pada proses penyidikan, terkadang aparat penegak hukum tidak menggunakan Undang-undang yang tepat, tidak mengedepankan kepentingan anak yang menjadi korban ESKA, dan ada aparat penegak hukum juga yang tidak memiliki perspektif terhadap anak, dengan tidak memikirkan kondisi psikologis korban dengan memberikan pertanyaan yang berulang kali, menyalahi korban dll, tanpa memikirkan kondisi psikologis korban yang akan menimbulkan trauma yang berlipat bagi korban.

 

Permasalan lain yang muncul adalah kekurangan personil di aparat penegak hukum itu sendiri, di beberapa tempat masih kurangnya personil untuk menangani permasalahan perempuan dan anak, dan penyidik juga tidak memiliki keahlian yang spesifik pada bidang yang ditangani oleh mereka, Penyidik juga tidak terbuka atau tidak kooperatif dalam menghadapi korban.

 

Berdasarkan kondisi diatas, maka sangat penting bagi ECPAT Indonesia untuk membuatkan program dengan memberikan pelatihan bagi para Aparat penegak hukum (APH) untuk mengedepankan kepentingan anak yang menjadi korban dalam menanganin masalah anak yang menjadi korban ESKA. Maka dari itu, kerja sama ini akhirnya terlaksana dan disambut baik oleh Kepolisian Republik Indonesia diwakili oleh Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polisi. Diharapkan, kedepannya kerja sama ini berjalan dengan baik dan bersama-sama melindungi Anak Indonesia.

SHARE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Masukkan kata kunci pencarian...