Seminar “Hukuman Kebiri Menyelesaikan atau Menambah Masalah?”

SHARE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Jakarta, 5 November 2015 – Forum diskusi mengenai hukum kebiri yang diselenggarakan oleh Departemen Kriminologi Universitas Indonesia, dimulai dengan pemaparan singkat mengenai situasi anak-anak di lingkungan saat ini serta kekerasan seksual dan perdagangan anak. Kemudian dilanjutkan oleh Ibu Agustina Erni selaku Asisten Deputi Perlindunggan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, yang mengatakan bahwa masyarakat tidak seharusnya takut akan situasi ini namun seharusnya mengurangi ruang gerak “predator”. Pak Muhamad Mustofa menambahkan bahwa kekerasan tidak harus dibalas dengan kekerasan, karena secara empiris, hukuman dalam bentuk apapun tidak memberikan baik efek jera kepada pelaku mau pun efek gentar terhadap calon pelaku lain, namun, diperlukan sosialisasi dan penegakan norma. Setuju dengan hal itu, Ibu Mariana Amirudin selaku Komisioner Komnas Perempuan, mengatakan bahwa mengenai hukuman terhadap pelaku, seharusnya cari tahu tentang profil sang pelaku terlebih dahulu, dan harus ada  hukum komprehensif mengenai hal ini.

Setelah beberapa pemaparan dari para pembicara, sang moderator, Ibu Ida Ruwaida, memanggil salah seorang anggota keluarga dari Ibu Fransiska, yaitu guru pengajar di JIS (Jakarta Intercultural School) yang dituduh bersekongkol dengan para pelaku kejahatan, untuk hadir ke depan. Anggota keluarga yang hadir ialah Pak Budi, selaku suami dari Ibu Fransiska. Pak Budi berkesaksian bahwa istrinya dijatuhkan hukuman beberapa tahun penjara dengan denda sebesar Rp100.000.000,-. Ia merasa bahwa dalam kasus ini, pihak berwajib terus menekan kesalahan pada Ibu Fransiska sebagai cara untuk mempercepat penyelesaian kasus, padahal, setelah melewati 21 pengadilan, tidak ada satupun bukti kuat yang dapat mereka (pihak berwajib) kenakan untuk menyalahkan istrinya.

Dari pemaparan-pemaparan yang disampaikan oleh para pembicara, dapat ditarik kesimpulan; kita sepakat bahwa hukuman kebiri tidaklah sesederhana memberikan efek jera kepada pelaku, karena persoalan kejahatan seksual bukanlah soal hormon, melainkan soal pikiran. Kejahatan seksual merupakan serious crime yang mana tidaklah sederhana untuk melakukan intervensi karena banyak hal yang mungkin tidak terungkap, ataupun terdata, yang berarti dibutuhkan kebijakan yang memperhatikan sosio culture agar penanganan dan pencegahan terlaksana dengan lebih tepat. Karena masyarakat bukan memerlukan hukum, melainkan keadilan.

Salah satu hambatan dalam penetapan hukum kebiri ini adalah pola pikir masyarakat yang menyatakan bahwa hukuman kebiri akan memberikan efek jera. Sedangkan kita tahu bahwa hukuman kebiri tidak memberikan efek jera melainkan kepuasan batin untuk membalas perbuatan pelaku, yang mana tidak memberikan keuntungan kepada sang korban. Dalam hal ini, bukan berarti korban harus mendapatkan keuntungan, melainkan korban memerlukan wadah atau distributor untuk pemenuhan hak-hak yang layak ia dapatkan sebagai korban.

Memberikan hukuman penjara dengan diiringi rehabilitasi dan pendidikan bukan hanya pendidikan seksual tetapi juga pendidikan sosial dan memberikan pertanggung jawaban biaya pemulihan terhadap korban, baik pemulihan fisik maupun pemulihan psikis. Dengan demikian hukuman terhadap pelaku bukanlah hukuman yang sifatnya melanggar HAM, korban pun terbantu berkat tanggung jawab pelaku, dan keadilan sosial pun terjalin. Karena hukuman kebiri tidak menggambarkan keadilan melainkan pembalasan dendam.

SHARE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Masukkan kata kunci pencarian...